Jakarta, sidikbangsa.com – Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta digeledah penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta pada Kamis (9/4/2026) sekitar pukul 14.00 WIB. Penggeledahan tersebut berlangsung di tengah kegiatan Silaturahmi Generasi Muda Kementerian PU yang saat itu sedang berlangsung di lingkungan kantor kementerian.
Kedatangan aparat penegak hukum sempat menarik perhatian pegawai dan peserta acara. Meski demikian, proses penggeledahan tetap berjalan tanpa gangguan berarti dengan pengamanan internal yang dijaga ketat.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengaku belum memperoleh informasi detail terkait perkara yang menjadi dasar penggeledahan tersebut. Ia menyebut penyidik hanya menyampaikan kedatangan mereka untuk keperluan pemeriksaan dengan membawa dokumen resmi.
“Saya belum tahu persis terkait masalah apa. Mereka datang, minta izin, dan menunjukkan surat tugas serta surat perintah,” ujar Dody kepada wartawan.
Meski belum mengetahui substansi kasus, Dody menegaskan pihaknya bersikap kooperatif dan memberikan akses penuh kepada penyidik untuk menjalankan tugasnya. Bahkan, ia mempersilakan tim penyidik untuk memeriksa seluruh ruangan di kantor kementerian, termasuk ruang kerjanya.
“Saya bebaskan beliau-beliau masuk ke ruangan siapa saja, termasuk ruang saya. Sepanjang ada surat tugas dan surat perintah, tentu kita hormati,” katanya.
Menurut Dody, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen sebagai sesama aparatur negara dalam mendukung penegakan hukum. Ia juga menekankan pentingnya saling percaya antar lembaga negara dalam menjalankan tugas masing-masing.
“Mereka datang dengan dasar resmi, ya kita percaya. Sesama abdi negara, tidak mungkin kita tidak saling percaya dalam menjalankan tugas,” tambahnya.
Hingga saat ini, pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta belum memberikan keterangan resmi terkait kasus yang sedang didalami maupun barang bukti yang dicari dalam penggeledahan tersebut.
Penggeledahan ini menambah daftar kasus yang tengah ditangani aparat penegak hukum di lingkungan kementerian dan lembaga negara. Publik kini menanti penjelasan lebih lanjut dari pihak kejaksaan mengenai dugaan perkara yang melatarbelakangi tindakan tersebut. (Red)
