Purwakarta, sidikbangsa.com — Aroma ketidakberesan dalam pelayanan publik kembali mencuat di sektor kesehatan. Wakil Bupati Purwakarta, Ijo Hapidin, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Bayu Asih pada Jumat (17/4/2026), menyusul banyaknya aduan masyarakat terkait buruknya layanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Dalam sidak tersebut, Ijo menemukan sejumlah kondisi yang dinilai memprihatinkan dan jauh dari standar pelayanan kesehatan. Beberapa brankar di ruang IGD dilaporkan tidak dilengkapi matras maupun bantal, sehingga berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan pasien yang membutuhkan penanganan cepat.
“Pelayanan itu bukan sekadar formalitas. Layani masyarakat dengan penuh hati dan pastikan kualitasnya terjaga,” tegas Ijo Hapidin di lokasi, dengan nada serius.
Sorotan tidak berhenti pada fasilitas medis. Keluhan warga terkait tarif parkir juga mencuat dalam sidak tersebut. Sejumlah pengunjung mengaku dikenakan tarif hingga Rp3.000, bahkan untuk durasi parkir yang sangat singkat. Kebijakan ini dinilai memberatkan masyarakat, terlebih jika dibandingkan dengan beberapa rumah sakit swasta yang menyediakan layanan parkir gratis.
“Kenapa rumah sakit swasta bisa memberikan parkir gratis, sementara rumah sakit milik pemerintah justru membebani masyarakat?” sindirnya.
Lebih jauh, Ijo Hapidin menegaskan akan melakukan penelusuran menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di RSUD Bayu Asih, khususnya yang bersumber dari skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ia menilai, buruknya kualitas pelayanan dapat menjadi indikasi adanya persoalan dalam tata kelola anggaran.
“Saya tidak akan main-main. Akan saya telusuri apakah anggaran yang masuk benar-benar dikelola dengan baik. Kalau pelayanan IGD saja seperti ini, patut dipertanyakan,” ujarnya tegas.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan yang diembannya merupakan amanah rakyat, sehingga tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan anggaran negara.
“Saya dipilih oleh masyarakat. Siapa pun yang bermain dengan anggaran negara akan saya tindak tegas,” pungkasnya.
Sidak ini menjadi peringatan keras bagi manajemen RSUD Bayu Asih. Di sisi lain, peristiwa ini juga menegaskan bahwa pelayanan publik terutama di sektor kesehatan tidak boleh dikompromikan. Jika keluhan masyarakat terus diabaikan, potensi menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi layanan kesehatan daerah semakin sulit dihindari. (Red)
