Bekasi, sidikbangsa.com – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA dan SMK Negeri di wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi kembali menuai keluhan dari masyarakat. Sejumlah orangtua calon murid mengaku mengalami kesulitan saat melakukan proses pendaftaran melalui sistem online yang disediakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Keluhan tersebut mencuat sejak dibukanya tahapan pendaftaran. Banyak orangtua mengaku telah berulang kali mencoba mengakses dan mengunggah berkas persyaratan melalui portal pendaftaran resmi, namun proses yang dilakukan kerap gagal tanpa penjelasan yang jelas dari sistem.
“Saya sudah berkali-kali mencoba mendaftarkan anak saya. Semua berkas sudah lengkap, jaringan internet juga tidak ada masalah. Tetapi setiap kali masuk ke tahap berikutnya, sistem selalu gagal atau tidak bisa diproses,” ujar salah seorang orangtua calon murid di Kota Bekasi kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).
Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah orangtua lainnya di Kabupaten Bekasi. Mereka mengaku khawatir anak-anak mereka kehilangan kesempatan memperoleh kursi di sekolah negeri akibat kendala teknis yang terjadi pada sistem pendaftaran.
Menurut para orangtua, persoalan tersebut bukan hanya dialami oleh satu atau dua orang, melainkan terjadi secara luas di berbagai wilayah. Bahkan sebagian warga mengaku harus mengulang proses pendaftaran berkali-kali hingga larut malam karena berharap akses sistem menjadi lebih lancar.
“Kami merasa dirugikan. Sistem online seharusnya mempermudah masyarakat, bukan malah membuat bingung dan stres. Kalau server atau aplikasinya bermasalah, seharusnya ada solusi dan penjelasan resmi dari pihak terkait,” kata orangtua lainnya.
Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam pelaksanaan SPMB tahun ini. Sejumlah pihak menilai gangguan sistem berpotensi mengurangi rasa keadilan dan transparansi dalam proses penerimaan murid baru apabila tidak segera ditangani.
Selain mengeluhkan sulitnya mengakses sistem, masyarakat juga mempertanyakan minimnya informasi dan respons dari pihak penyelenggara terkait kendala yang terjadi. Banyak orangtua mengaku kesulitan memperoleh bantuan atau penjelasan ketika mengalami hambatan saat proses pendaftaran berlangsung.
Pengamat pendidikan menilai bahwa transformasi digital dalam sektor pendidikan memang merupakan langkah positif, namun harus diimbangi dengan kesiapan server, kapasitas sistem, serta layanan bantuan yang responsif. Apabila sistem tidak mampu menampung lonjakan pengguna secara bersamaan, maka risiko terjadinya gangguan akan semakin besar.
“Digitalisasi pelayanan publik harus dibarengi dengan kesiapan teknis yang matang. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat lemahnya sistem yang justru dibuat untuk memudahkan pelayanan,” ujar seorang pemerhati pendidikan di Bekasi.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Jawa Barat untuk Kabupaten dan Kota Bekasi, Dr. Rina Parlina, S.IP., M.M., belum memberikan tanggapan terkait berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat.
Upaya konfirmasi telah dilakukan wartawan melalui sambungan telepon seluler maupun pesan WhatsApp yang dikirimkan ke nomor yang bersangkutan. Namun hingga saat ini belum ada jawaban maupun klarifikasi resmi yang diberikan.
Masyarakat berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem SPMB online yang sedang berjalan. Selain perbaikan teknis, warga juga meminta adanya pusat layanan pengaduan yang cepat dan responsif agar setiap kendala yang dialami calon murid dapat segera diatasi.
Pasalnya, proses penerimaan murid baru merupakan tahapan penting yang menentukan masa depan pendidikan ribuan pelajar. Karena itu, transparansi, keandalan sistem, serta kepastian pelayanan menjadi hal yang sangat dibutuhkan agar seluruh calon murid memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan di sekolah negeri.
Hingga kini, para orangtua masih berharap sistem pendaftaran dapat segera normal sehingga proses SPMB SMA dan SMK Negeri di Kabupaten dan Kota Bekasi dapat berjalan lancar, adil, dan tanpa hambatan teknis yang merugikan masyarakat. (Sof/Pas)
