Jakarta, sidikbangsa.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai langkah pemerintah Amerika Serikat (AS) memperbesar pembelian kembali atau buyback surat utang pemerintah merupakan kebijakan yang sejalan dengan praktik yang telah lebih dulu diterapkan Indonesia.
Menurut Purbaya, keputusan Departemen Keuangan AS meningkatkan skala buyback menunjukkan bahwa kebijakan tersebut merupakan instrumen yang lazim digunakan untuk menjaga likuiditas dan stabilitas pasar obligasi ketika terjadi tekanan di pasar keuangan.
“Itu menunjukkan apa yang kita lakukan memang standar internasional. Mungkin Amerika niru kita juga, berhasil dia ikut,” kata Purbaya, Jumat (21/8/2026).
Pemerintah Indonesia sendiri telah menerapkan kebijakan buyback Surat Berharga Negara (SBN) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mengelola pasar surat utang dan menjaga kondisi likuiditas.
Purbaya mengatakan, tujuan kebijakan Indonesia pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan langkah yang kini ditempuh pemerintah AS. Ketika likuiditas pasar terganggu, pemerintah dapat melakukan intervensi melalui instrumen yang tersedia untuk mencegah tekanan pasar berkembang menjadi gangguan yang lebih luas terhadap perekonomian.
“Concern-nya sama, dia (AS) akan melakukan itu untuk menambah likuiditas di sistem perekonomian,” ujarnya.
Menurut Purbaya, pemerintah harus responsif terhadap kondisi pasar. Jika terdapat gangguan likuiditas yang berpotensi memengaruhi stabilitas sistem keuangan, berbagai kebijakan yang diperbolehkan dapat ditempuh untuk menjaga agar roda perekonomian tetap berjalan.
“Jadi kalau pemerintah melihat di mana-mana likuiditasnya terganggu, dia akan melakukan segala cara yang halal, yang bisa dilakukan untuk memastikan ekonominya tidak terganggu. Jadi yang kita lakukan sama dengan yang Amerika lakukan,” kata dia.
AS Perbesar Buyback Treasury
Langkah AS tersebut dilakukan ketika pasar obligasi pemerintah menghadapi tekanan cukup besar. Departemen Keuangan AS menggandakan batas maksimal operasi buyback surat utang pemerintah (US Treasury) dari sebelumnya US$2 miliar menjadi sedikitnya US$4 miliar dalam setiap operasi.
Dengan asumsi nilai tukar sekitar Rp17.780 per dolar AS, nilai tersebut setara dengan sekitar Rp71,12 triliun.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat likuiditas pasar, meredam tekanan jual serta mengendalikan kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS, terutama surat utang dengan tenor panjang.
Segmen yang menjadi sasaran utama adalah Treasury bertenor 10-20 tahun dan 20-30 tahun. Segmen tersebut dinilai mengalami tekanan karena minat beli yang melemah sejak akhir Juni.
Mengutip CNBC, Kamis (20/8/2026), pengumuman peningkatan skala buyback dilakukan di tengah tekanan pasar pendapatan tetap dan kenaikan yield ke level yang menjadi perhatian investor.
Pasar kemudian merespons positif pengumuman tersebut. Imbal hasil Treasury tenor 10 tahun turun 5,7 basis poin menjadi 4,647%, sedangkan yield Treasury tenor 30 tahun turun 9 basis poin menjadi 5,196%.
Sebagai catatan, satu basis poin setara dengan 0,01%. Pergerakan harga dan imbal hasil obligasi juga memiliki hubungan berlawanan: ketika harga obligasi naik, yield cenderung turun, begitu pula sebaliknya.
Berlaku Mulai September
Departemen Keuangan AS menyatakan peningkatan skala operasi buyback mencerminkan upaya memberikan dukungan likuiditas lebih besar pada pasar obligasi berjangka panjang.
Pemerintah AS akan mulai menjalankan peningkatan skala operasi tersebut pada 9 September dan dijadwalkan berlangsung hingga 4 November 2026.
Langkah ini pada dasarnya membuat pemerintah AS menjadi pembeli yang lebih besar di pasar sekunder untuk surat utang lama dengan durasi panjang. Dengan demikian, pemerintah menyediakan tambahan likuiditas bagi pelaku pasar sekaligus membantu menjaga fungsi pasar Treasury tetap berjalan.
Departemen Keuangan AS menyebut tingginya volume penawaran berkualitas yang secara rutin diterima dalam operasi buyback menunjukkan masih kuatnya minat pelaku pasar terhadap surat utang jangka panjang.
Kebijakan tersebut juga menjadi sinyal bahwa pemerintah AS berupaya mencegah tekanan likuiditas di pasar obligasi berkembang menjadi persoalan yang dapat mengganggu stabilitas pasar keuangan secara lebih luas.
Saat ditanya mengenai kondisi pasar obligasi AS dan apakah masyarakat perlu mengkhawatirkannya, Presiden AS Donald Trump menyatakan tidak perlu khawatir.
Bagi Indonesia, perkembangan tersebut sekaligus menjadi perhatian karena pasar Treasury AS memiliki pengaruh besar terhadap pasar keuangan global. Perubahan yield obligasi AS dapat memengaruhi arus modal, nilai tukar, serta harga aset di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Purbaya pun menegaskan, kebijakan buyback bukan semata-mata mengenai pembelian kembali surat utang, tetapi merupakan salah satu instrumen untuk memastikan likuiditas tetap tersedia ketika pasar menghadapi tekanan.
Dengan demikian, baik Indonesia maupun AS menggunakan instrumen tersebut sebagai bagian dari strategi pengelolaan pasar surat utang dan menjaga stabilitas likuiditas. Perbedaannya terutama terletak pada kondisi pasar, skala operasi, serta karakteristik surat utang masing-masing negara. (Red)
