Kota Bekasi, sidikbangsa.com – Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, menunjukkan komitmennya dalam membuka ruang dialog bagi berbagai elemen masyarakat dengan menerima empat audiensi secara maraton pada Senin (11/05/2026) di Gedung DPRD Kota Bekasi.
Rangkaian pertemuan tersebut menghadirkan perwakilan warga apartemen, organisasi mahasiswa, hingga praktisi media siber yang menyampaikan beragam aspirasi strategis terkait persoalan sosial, tata kelola pemerintahan, pendidikan politik, hingga literasi digital masyarakat.
Dalam keterangannya, Dr. Sardi Efendi menegaskan bahwa lembaga legislatif harus hadir sebagai rumah besar bagi seluruh aspirasi masyarakat tanpa memandang latar belakang kelompok maupun organisasi.
“Hari ini kami menerima berbagai masukan penting, mulai dari persoalan tata kelola hunian vertikal, semangat kritis mahasiswa, hingga peran media siber dalam pembangunan daerah. Seluruh aspirasi ini akan kami kaji secara mendalam sesuai dengan fungsi pengawasan dan legislasi yang kami miliki,” tegas Sardi.
Warga Grand Kamala Lagoon Soroti Larangan Sewa Harian
Audiensi pertama dilakukan bersama Forum Warga Apartment Grand Kamala Lagoon (GKL). Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keberatan terhadap Surat Edaran Wali Kota Bekasi mengenai larangan praktik sewa-menyewa harian di lingkungan apartemen.
Menurut warga, kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap penghasilan pemilik unit apartemen yang selama ini menggantungkan pemasukan dari sistem penyewaan harian. Mereka berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi yang tidak merugikan masyarakat namun tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan hunian.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Bekasi menyatakan siap memfasilitasi komunikasi antara warga dengan pihak terkait agar ditemukan jalan tengah yang adil dan proporsional.
“Kita memahami adanya kebutuhan menjaga ketertiban umum, tetapi di sisi lain hak dan kepentingan ekonomi warga juga harus diperhatikan. DPRD akan mencoba menjembatani persoalan ini melalui dialog lanjutan,” ujarnya.
Mahasiswa UBHARA Dorong Transparansi Kebijakan Publik
Audiensi kedua berlangsung bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya melalui program “Kunjungan Legislatif”.
Dalam diskusi tersebut, mahasiswa menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Mereka juga menggali lebih dalam mengenai fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Dr. Sardi mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal demokrasi serta mendorong generasi muda untuk terus meningkatkan literasi ketatanegaraan dan kepemimpinan publik.
“Mahasiswa adalah agen kontrol sosial dan bagian penting dalam pembangunan demokrasi. Semangat kritis seperti ini harus terus dijaga,” katanya.
PERMASI Diminta Jadi Agen Perubahan
Pertemuan ketiga dilakukan bersama pengurus Persatuan Mahasiswa Bekasi Jakarta Raya (PERMASI) periode 2026–2027.
Dalam audiensi itu, PERMASI menyampaikan aspirasi terkait peran strategis mahasiswa asal Bekasi yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah agar tetap terhubung dengan pembangunan kampung halamannya.
Ketua DPRD Kota Bekasi mendorong para mahasiswa untuk menjadi agen perubahan yang memiliki kapasitas intelektual serta kepekaan sosial terhadap persoalan masyarakat.
“Mahasiswa Bekasi harus mampu menjadi generasi yang siap kembali membangun daerahnya setelah menyelesaikan pendidikan. Bekasi membutuhkan SDM muda yang kritis, inovatif, dan memiliki kepedulian sosial,” ucapnya.
JMSI Dorong Literasi Digital dan Anti Hoaks
Menutup rangkaian audiensi, Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) memaparkan sejumlah program nasional, di antaranya “JMSI Desa Bersinar” dan “JMSI Goes to School”.
Program tersebut bertujuan memperkuat literasi media di tengah masyarakat serta meningkatkan kesadaran publik dalam menghadapi maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi di era digital.
Dr. Sardi menyambut positif inisiatif JMSI dan menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan media siber menjadi langkah penting dalam membangun masyarakat yang cerdas secara digital.
“Literasi digital saat ini menjadi kebutuhan mendesak. Kami mendukung program-program edukatif yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menyaring informasi,” ungkapnya.
Seluruh rangkaian audiensi tersebut ditutup dengan komitmen Ketua DPRD Kota Bekasi untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang masuk melalui rapat kerja komisi terkait. DPRD memastikan setiap masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan maupun pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Melalui agenda dialog terbuka tersebut, DPRD Kota Bekasi berharap hubungan antara masyarakat, mahasiswa, media, dan pemerintah dapat terus terjalin secara konstruktif demi mendorong pembangunan daerah yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan warga. (Pas/Red)
