Bekasi, sidikbangsa.com – Sejumlah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mencegat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, usai menghadiri rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Kota Bekasi di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Kecamatan Bekasi Timur, Selasa (10/3/2026).
Aksi spontan tersebut terjadi ketika Dedi hendak meninggalkan lokasi acara. Para mahasiswa memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan kritik terkait penanganan banjir yang dinilai belum memberikan solusi nyata bagi warga Kota Bekasi.
Salah satu mahasiswa, Rafi, menyoroti pembangunan polder air di sejumlah wilayah yang sebelumnya digadang-gadang sebagai solusi pengendalian banjir. Namun menurutnya, hingga kini banjir masih kerap terjadi di berbagai titik, bahkan di kawasan yang berada tidak jauh dari fasilitas tersebut.
“Banjir masih terjadi secara masif, bahkan di sekitar wilayah yang dekat dengan polder. Kami menilai perlu ada kajian lebih serius terkait fungsi dan efektivitas polder tersebut,” ujar Rafi.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti belum meratanya program normalisasi sungai di wilayah Kota Bekasi. Mereka menilai masih terdapat bangunan komersial yang berdiri di bantaran sungai dan berpotensi menghambat aliran air.
“Hari ini kami masih menemukan beberapa bangunan komersial di bantaran sungai yang diduga mengganggu aliran air,” katanya.
Tak hanya soal banjir, mahasiswa juga mempertanyakan kinerja anggota DPRD terkait kebijakan penyertaan modal kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nilainya mencapai sekitar Rp48 miliar.
Menurut Rafi, penyertaan modal tersebut diduga belum memiliki dasar Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana tercantum dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2024. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami melihat ada potensi persoalan dalam kebijakan tersebut yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujarnya.
Mahasiswa sebenarnya berharap dapat berdialog lebih lama dengan Dedi Mulyadi. Namun pertemuan tersebut berlangsung singkat karena gubernur harus melanjutkan agenda lainnya.
“Pak Gubernur hanya menyampaikan bahwa aspirasi kami akan ditindaklanjuti. Tentu kami berharap bisa berdiskusi lebih jauh,” kata Rafi.
Ia juga menjelaskan bahwa para mahasiswa baru mengetahui kehadiran Dedi di lokasi ketika berada di sekitar gedung DPRD sehingga langsung mencoba menyampaikan aspirasi secara langsung.
Rafi menambahkan, pihaknya menyayangkan beredarnya sejumlah konten di media sosial yang dinilai memframing aksi mereka sebelum dialog selesai dilakukan.
Sementara itu, Dedi Mulyadi melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya menyatakan akan mengevaluasi fungsi polder air di Kota Bekasi yang dinilai belum optimal.
Menurutnya, pemerintah perlu meninjau persoalan teknis secara menyeluruh dengan melibatkan para ahli pengairan.
“Polder air mana yang belum berfungsi? Kalau belum optimal tentu akan kita evaluasi. Permasalahan teknisnya harus dilihat bersama para ahli agar bisa ditemukan solusinya,” ujar Dedi.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan banjir tidak dapat diselesaikan secara instan dan memerlukan proses bertahap.
“Kita harus evaluasi secara bertahap. Tidak bisa semua persoalan diselesaikan sekaligus,” kata Dedi. (Red)
