Jakarta, sidikbangsa.com – Perum Bulog terus melakukan transformasi guna meningkatkan mutu Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Salah satu langkah strategis yang akan diterapkan adalah mewajibkan seluruh penggilingan padi yang menjadi mitra maklon Bulog untuk memiliki sertifikasi resmi mulai tahun 2027.
Kebijakan tersebut ditegaskan langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, sebagai bagian dari upaya memperkuat standar kualitas beras yang diproduksi dan didistribusikan kepada masyarakat. Menurutnya, sertifikasi akan menjadi instrumen utama dalam memastikan seluruh mitra penggilingan padi memiliki kemampuan dan fasilitas yang memenuhi standar mutu nasional.
“Ini adalah bagian dari upaya kami mengajak seluruh penggilingan padi untuk terus meningkatkan kualitas. Pada 2027 nanti Bulog akan menerapkan sertifikasi penggilingan padi. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kualitas produksi beras yang disalurkan kepada masyarakat,” ujar Rizal, Jumat (31/7/2026).
Rizal menegaskan, hanya penggilingan padi yang berhasil memenuhi standar dan lolos proses sertifikasi yang dapat menjalin kerja sama maklon dengan Bulog. Sebaliknya, unit usaha yang tidak memenuhi kriteria akan kehilangan kesempatan menjadi mitra Bulog karena dianggap belum layak dari sisi standar produksi.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar aturan administratif, melainkan langkah fundamental untuk menciptakan sistem pengelolaan beras yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada mutu.
“Nantinya penggilingan yang telah tersertifikasi berhak menjadi mitra maklon Bulog. Jika tidak lulus sertifikasi, tentu tidak bisa bekerja sama karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan,” tegasnya.
Melalui sistem sertifikasi dan pemeringkatan tersebut, Bulog ingin memastikan beras yang diproduksi mitra memiliki kualitas terbaik, mulai dari kebersihan, kesehatan, hingga keamanan pangan. Beras yang disalurkan kepada masyarakat harus bebas dari bau tidak sedap, bebas kutu, serta layak konsumsi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
Rizal menilai paradigma pengelolaan beras nasional kini tidak lagi hanya berfokus pada kuantitas atau besarnya volume penyerapan gabah dan beras. Bulog, kata dia, kini mulai menggeser fokus ke aspek kualitas agar masyarakat memperoleh produk pangan yang semakin baik.
“Ke depan kami ingin kualitas beras Bulog semakin meningkat. Beras yang diberikan kepada rakyat harus benar-benar sehat, bersih, tidak berbau, tidak berkutu, dan memenuhi standar kualitas terbaik,” katanya.
Meski menerapkan standar yang lebih ketat, Bulog memastikan tetap memberikan ruang besar bagi penggilingan padi skala kecil milik masyarakat untuk berkembang. Bahkan, perusahaan pelat merah tersebut berkomitmen memberdayakan usaha penggilingan rakyat agar mampu naik kelas dan menjadi bagian dari rantai pasok pangan nasional.
Rizal menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong Bulog lebih banyak menggandeng penggilingan padi milik masyarakat dibanding hanya bergantung pada perusahaan penggilingan berskala besar.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, Bulog harus memberdayakan penggilingan-penggilingan kecil milik masyarakat agar kembali hidup dan berkembang. Selama ini kecenderungannya lebih banyak menggunakan penggilingan besar. Ke depan kami ingin pelaku usaha kecil juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh,” jelasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Rizal saat mengonfirmasi kegiatan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di salah satu mitra maklon penggilingan padi di Desa Turitempel, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
Saat ini, jaringan kemitraan Bulog di sektor pengolahan beras telah menjangkau puluhan ribu unit penggilingan padi di berbagai daerah. Jaringan yang luas tersebut menjadi salah satu kekuatan utama Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan beras nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
“Kalau secara nasional, jumlah penggilingan yang sudah bekerja sama dengan Bulog mencapai puluhan ribu unit,” ungkap Rizal.
Dengan penerapan sertifikasi mulai 2027, Bulog berharap kualitas Cadangan Beras Pemerintah semakin terjaga, kepercayaan masyarakat meningkat, dan ekosistem penggilingan padi nasional dapat berkembang lebih profesional, modern, serta berdaya saing tinggi dalam mendukung kedaulatan pangan Indonesia. (Red)
