Bekasi, sidikbangsa.com – Langkah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya yang menyampaikan apresiasi kepada Asep Surya Atmaja memantik perhatian publik. Sikap tersebut dinilai perlu dicermati secara lebih kritis, terutama dalam konteks menjaga independensi organisasi wartawan sebagai pilar demokrasi.
Di satu sisi, apresiasi itu dapat dipahami sebagai bentuk penghargaan atas keterbukaan pemerintah dalam menerima aspirasi mahasiswa. Transparansi dan komunikasi yang terbuka memang menjadi indikator penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar terkait posisi dan independensi organisasi wartawan. Pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab utama sebagai pengawas kekuasaan (social control). Dalam peran ini, jarak yang sehat antara pers dan pemerintah menjadi kunci.
Pengamat menilai, pemberian apresiasi kepada pejabat publik bukanlah persoalan utama. Yang menjadi sorotan adalah frekuensi, konteks, dan konsistensi sikap organisasi tersebut. Apresiasi yang disampaikan secara proporsional, berimbang, dan tetap diiringi kritik konstruktif masih dianggap wajar dalam praktik demokrasi.
Sebaliknya, jika apresiasi dilakukan berulang tanpa diimbangi sikap kritis, hal ini berpotensi menimbulkan persepsi adanya kedekatan berlebihan dengan kekuasaan. Kondisi tersebut dinilai dapat mengaburkan batas profesionalisme dan menggerus kepercayaan publik terhadap independensi pers.
Dalam prinsip jurnalistik, menjaga jarak dengan kekuasaan merupakan fondasi utama untuk memastikan objektivitas dan integritas. Ketika organisasi wartawan terkesan terlalu dekat dengan pejabat publik, risiko bias dalam pemberitaan maupun sikap kelembagaan menjadi tidak terhindarkan.
Ke depan, PWI Bekasi Raya diharapkan tetap konsisten menjaga marwah organisasi dengan menempatkan fungsi kontrol sosial sebagai prioritas utama. Apresiasi terhadap pemerintah tetap sah dilakukan, namun harus diimbangi dengan keberanian menyampaikan kritik demi kepentingan publik yang lebih luas.
Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pers sebagai lembaga independen dapat terus terjaga di tengah dinamika hubungan antara media dan kekuasaan. (Sofian)
