Kota Bekasi, sidikbangsa.com— Pemerintah Kota Bekasi resmi memulai rangkaian sosialisasi intensif terkait pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) Nasional sebagai langkah strategis memperkuat validitas data kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui program ini, Pemkot Bekasi ingin memastikan seluruh intervensi pemerintah, mulai dari bantuan sosial hingga program pemberdayaan ekonomi, benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
Sosialisasi yang digelar oleh Dinas Sosial Kota Bekasi tersebut melibatkan berbagai unsur aparatur wilayah, operator data sosial, hingga pendamping masyarakat. Pemerintah menilai akurasi data menjadi kunci utama agar kebijakan sosial berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Asisten Daerah (Asda) I Kota Bekasi, Lintong Dianto Putra, menegaskan bahwa validitas data merupakan fondasi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus memiliki persepsi yang sama dalam proses pendataan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kesalahan sasaran penerima bantuan.
“Pada acara hari ini, ada kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Kita sama-sama berharap nantinya semuanya bergerak melalui data yang valid, melalui data yang paripurna,” ujar Lintong kepada awak media, Senin (11/5/2026).
Ia menambahkan, keberadaan data yang akurat akan berdampak langsung terhadap efektivitas penggunaan anggaran daerah sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kota Bekasi.
“Dengan data yang valid, bantuan sosial nantinya akan tepat sasaran dan program pemberdayaan lebih efektif. Intervensi pemerintah akan lebih terukur dan pada akhirnya mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di Kota Bekasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, mengungkapkan bahwa persoalan utama yang selama ini dihadapi pemerintah adalah masih adanya perbedaan dan ketidaksesuaian data di lapangan. Karena itu, Pemkot Bekasi mengumpulkan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), kepala seksi di tingkat kelurahan dan kecamatan, serta para pendamping sosial seperti PKH, PSM, dan TKSK untuk menyamakan pemahaman dalam proses validasi data.
“Data tunggal sosial ekonomi nasional ini memang harus terus kita mutakhirkan, harus terus kita update agar betul-betul menjadi data yang valid. Kendalanya, masih terdapat data yang memang belum sesuai, inilah yang harus terus kita validasi,” jelas Robert.
Robert menekankan bahwa petugas di tingkat wilayah menjadi ujung tombak keberhasilan program karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menerima berbagai pengaduan terkait bantuan sosial maupun kebutuhan administrasi sosial lainnya.
“Mereka inilah aparatur ujung tombak di wilayah yang nantinya bekerja melakukan pendataan dan menerima pengaduan masyarakat. Tidak mungkin program pemerintah berjalan kalau datanya tidak akurat,” tegasnya.
Selain memperkuat kapasitas aparatur, Dinas Sosial Kota Bekasi juga mengajak masyarakat untuk lebih proaktif dalam memastikan datanya tercatat dengan benar. Warga yang merasa layak menerima bantuan namun belum masuk dalam DTSE diminta segera melapor ke kelurahan maupun langsung ke Dinas Sosial.
Langkah ini dinilai sangat penting, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian data untuk mengakses layanan pendidikan dan bantuan pemerintah, seperti Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) maupun pengajuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
“Kami mengimbau agar warga masyarakat juga aktif. Karena kalau masyarakatnya tidak aktif, tentu kita tidak bisa menjangkau keseluruhan. Jika masyarakat aktif dan petugas sudah penuh kapasitasnya, maka sinergi ini akan berjalan dengan baik,” tutup Robert.
Melalui pemutakhiran DTSE Nasional ini, Pemerintah Kota Bekasi optimistis dapat menghadirkan kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran sekaligus mewujudkan visi “Bekasi Nyaman Kotanya dan Sejahtera Warganya” melalui tata kelola data yang transparan, akurat, dan berkelanjutan. (Red)
