Jakarta, sidikbangsa.com – Pemerintah tengah menata kembali penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas skema pembatasan konsumsi BBM subsidi, termasuk wacana melarang kelompok masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 membeli BBM bersubsidi seperti Pertalite.
Wacana tersebut membuat istilah desil kembali menjadi perhatian. Namun, desil tidak semata-mata ditentukan berdasarkan besarnya gaji atau penghasilan seseorang.
Pemerintah menggunakan sejumlah indikator sosial dan ekonomi untuk menempatkan sebuah keluarga dalam pemeringkatan kesejahteraan nasional. Desil merupakan pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraannya.
Dalam pemeringkatan tersebut, desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Artinya, seseorang dengan penghasilan tertentu tidak otomatis masuk desil tertentu. Kondisi sosial dan ekonomi keluarganya secara keseluruhan ikut diperhitungkan.
Data Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos), yang kini menjadi bagian dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), mencakup sejumlah variabel untuk menggambarkan kondisi keluarga. Di antaranya pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, serta kepemilikan aset.
Dengan demikian, dua keluarga yang memiliki penghasilan relatif sama belum tentu berada pada desil yang sama. Perbedaan kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, pekerjaan, pendidikan maupun indikator sosial ekonomi lainnya dapat memengaruhi posisi masing-masing keluarga dalam pemeringkatan.
Data desil juga digunakan pemerintah sebagai salah satu basis untuk menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial. Kelompok desil 1 hingga 4, misalnya, dapat diusulkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako. Sementara desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Namun, masuk dalam suatu desil tidak otomatis berarti seseorang berhak menerima seluruh program bantuan sosial. Setiap program memiliki persyaratan, kriteria, serta mekanisme penetapan penerima masing-masing.
Sebaliknya, desil 9 dan 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi. Desil 10 menggambarkan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi dalam pemeringkatan.
Karena itu, apabila skema pembatasan BBM subsidi berdasarkan desil diterapkan, kelompok desil 9 dan 10 menjadi salah satu sasaran yang tengah dikaji pemerintah untuk tidak lagi menikmati BBM bersubsidi.
Meski demikian, posisi desil bukanlah status yang bersifat permanen. Kondisi sosial ekonomi keluarga dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan pekerjaan, tempat tinggal, daya listrik, kepemilikan aset, pendidikan maupun faktor sosial ekonomi lainnya dapat memengaruhi hasil pemeringkatan setelah data diperbarui.
Masyarakat yang merasa kondisi dalam data pemerintah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya juga dapat mengajukan pembaruan melalui mekanisme yang telah disediakan. Setelah data diperbarui dan diverifikasi, posisi desil dapat dihitung kembali sesuai kondisi terbaru.
Karena itu, istilah desil sebaiknya tidak dipahami sebagai ukuran yang hanya melihat besarnya pendapatan. Desil merupakan hasil pemeringkatan kondisi sosial dan ekonomi keluarga berdasarkan sejumlah variabel yang digunakan pemerintah.
Pemahaman tersebut menjadi penting di tengah rencana penataan subsidi energi. Jika pembelian Pertalite nantinya dikaitkan dengan kelompok desil, masyarakat perlu memahami bahwa posisi desil mencerminkan gambaran kesejahteraan keluarga secara lebih menyeluruh, bukan sekadar angka penghasilan bulanan.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap subsidi BBM dapat semakin diarahkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan, sekaligus mengurangi konsumsi subsidi oleh kelompok masyarakat yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi. (Red)
