Jakarta, sidikbangsa.com – Kementerian Sosial (Kemensos) tak luput menjadi sasaran penyebaran informasi palsu atau hoaks. Beragam klaim beredar melalui media sosial hingga aplikasi percakapan, mulai dari isu penghapusan sejumlah program bantuan sosial, tautan palsu untuk mengecek Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga tabel desil yang diklaim sebagai informasi resmi Kemensos.
Informasi semacam ini patut diwaspadai karena tidak hanya berpotensi menyesatkan masyarakat, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk penipuan dan pencurian data pribadi.
Berdasarkan penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, sedikitnya terdapat tiga hoaks yang mencatut nama Kemensos dan ramai beredar.
- Hoaks Prabowo dan Kemensos Hapus Bansos, Anggaran Dialihkan untuk MBG
Salah satu klaim yang beredar di Facebook pada 11 Juli 2026 menyebut Presiden Prabowo Subianto bersama Kemensos resmi menghapus BLT, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BPJS, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Dalam unggahan tersebut juga disebutkan anggaran berbagai program tersebut akan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Narasi yang beredar bahkan ditulis dengan huruf kapital: “PRESIDEN PRABOWO BERSAMA KEMENSOS RESMI HAPUS BLT-PKH-BNPT-BPJS-KIP-PIP-PIP ANGGARANNYA AKAN DIALIHKAN UNTUK MBG.”
Namun, klaim tersebut dipastikan hoaks.
Cek Fakta Liputan6.com menghubungi Biro Humas dan Protokol Kemensos. Pihak Kemensos menegaskan informasi mengenai penghapusan bansos tersebut tidak benar.
“Ini hoax,” ujar Biro Humas dan Protokol Kemensos Early Febri kepada Liputan6.com pada 15 Juli 2026.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu percaya maupun ikut menyebarkan informasi yang mengklaim pemerintah menghapus bansos dan mengalihkan anggarannya untuk MBG tanpa adanya keterangan resmi dari pemerintah.
- Waspada Tautan Palsu Cek BLT Rp900 Ribu
Hoaks lainnya berkaitan dengan tautan yang diklaim sebagai situs resmi Kemensos untuk mengecek BLT periode Oktober 2025 hingga Januari 2026.
Klaim tersebut diunggah di Facebook pada 29 November 2025. Dalam sebuah poster disebutkan adanya “digitalisasi bansos” dengan BLT Rp900 ribu dan masyarakat diminta mengecek nama melalui tautan tertentu.
Masalahnya, tautan yang disebarkan bukan situs resmi pemerintah. Saat ditelusuri, tautan tersebut justru mengarah ke halaman yang meminta sejumlah data pribadi, antara lain nama lengkap, provinsi, nomor Telegram, dan jenis kelamin.
Cek Fakta Liputan6.com menyimpulkan klaim tersebut tidak benar.
Masyarakat yang ingin mengecek status penerima bansos sebaiknya menggunakan kanal resmi Kemensos, yakni cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi resmi Cek Bansos. Situs resmi tersebut menyediakan pencarian data penerima manfaat berdasarkan NIK dan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber data.
Karena itu, masyarakat diminta tidak sembarangan mengklik tautan yang mengatasnamakan Kemensos, terlebih jika meminta data pribadi melalui situs yang tidak dikenal.
- Hoaks Tabel Sistem Desil Terbaru Kemensos
Hoaks terbaru yang beredar berkaitan dengan sistem desil. Sebuah akun Facebook pada 12 Agustus 2026 mengunggah tabel yang diklaim sebagai “Sistem Desil Terbaru 2026” dari Kemensos.
Tabel tersebut memuat klasifikasi kesejahteraan berdasarkan kelompok desil, kategori ekonomi, estimasi pengeluaran, kepemilikan aset, hingga status bantuan sosial. Dalam tabel itu disebutkan desil 1 memiliki penghasilan atau pengeluaran kurang dari Rp480 ribu, sedangkan desil 10 disebut memiliki penghasilan atau pengeluaran lebih dari Rp12 juta.
Unggahan tersebut kemudian disertai narasi, “Kok desil saya naik? Cek tabel ini ya gays.”
Namun, informasi tersebut kembali dinyatakan hoaks.
Kemensos telah memberikan bantahan melalui akun resminya pada 25 Juni 2026. Kemensos menegaskan infografis yang mengaitkan desil dengan nominal pengeluaran, kondisi rumah, hingga status bansos bukan dibuat oleh Kemensos.
Kemensos menjelaskan bahwa berdasarkan Kepmensos Nomor 22/HUK/2026, peringkat kesejahteraan dalam DTSEN terbagi menjadi 10 desil. Desil 1 merupakan 10 persen kelompok kesejahteraan terbawah, sedangkan desil 10 merupakan 10 persen kelompok kesejahteraan paling sejahtera.
Yang perlu digarisbawahi, DTSEN tidak digunakan untuk mengategorikan masyarakat berdasarkan besaran pengeluaran per kapita per bulan. BPS juga disebut tidak pernah mempublikasikan besaran pengeluaran berdasarkan desil.
BPS menjelaskan bahwa DTSEN merupakan data dinamis yang diperbarui secara berkala. Pengelompokan desil mempertimbangkan berbagai indikator sosial ekonomi, antara lain identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi tempat tinggal, sanitasi dan air minum, kesehatan, kepemilikan aset, serta kepemilikan usaha.
Jangan Mudah Percaya Informasi yang Mengatasnamakan Pemerintah
Rangkaian hoaks tersebut menunjukkan bahwa nama dan program pemerintah masih kerap digunakan untuk membuat informasi palsu terlihat meyakinkan. Isunya pun menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, terutama terkait bansos, BLT dan status kesejahteraan.
Karena itu, masyarakat perlu lebih kritis sebelum mempercayai maupun membagikan informasi. Jangan menjadikan unggahan media sosial atau pesan berantai sebagai satu-satunya sumber rujukan.
Pastikan informasi mengenai bantuan sosial berasal dari kanal resmi pemerintah. Hindari mengisi data pribadi pada tautan yang tidak jelas sumber dan keamanannya.
Satu langkah sederhana dapat mencegah kerugian: cek sumber, verifikasi informasi, dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. (Red)
