Jakarta, sidikbangsa.com – Pengakuan Presiden Prabowo Subianto yang memilih mengabaikan saran penasihat untuk membaca teks pidato saat peringatan Hari Lahir ke-28 PKB di Jakarta International Convention Center (JICC) memantik perdebatan luas di ruang publik. Di satu sisi, sebagian masyarakat menilai sikap tersebut menunjukkan karakter pemimpin yang spontan, otentik, dan tidak dibuat-buat. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa improvisasi berlebihan dari seorang kepala negara berpotensi memunculkan pernyataan yang menimbulkan polemik dan membutuhkan klarifikasi berulang.
Dalam pidatonya, Prabowo mengaku sempat diingatkan agar lebih sering berpegang pada naskah guna menghindari risiko salah ucap atau munculnya kontroversi. Namun, ia beranggapan bahwa pidato yang terlalu terpaku pada teks justru membuat suasana menjadi kaku dan membosankan. Karena itu, ia memilih berbicara lebih bebas dengan tetap berjanji menjaga kesopanan agar tidak menimbulkan kegaduhan di ruang publik maupun media.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: seberapa penting sebenarnya teks pidato bagi seorang presiden?
Secara konstitusional, tidak ada aturan yang mewajibkan presiden membaca pidato secara verbatim dari naskah yang disiapkan. Teks pidato pada dasarnya berfungsi sebagai panduan agar pesan kebijakan tetap fokus, akurat, dan tidak keluar dari substansi yang ingin disampaikan pemerintah. Dalam praktiknya, setiap kepala negara memiliki ruang untuk berimprovisasi, menyesuaikan bahasa dengan audiens, serta membangun kedekatan emosional dengan masyarakat.
Namun, dalam sistem demokrasi modern, komunikasi publik bukan sekadar pelengkap dari kerja pemerintahan. Komunikasi merupakan bagian integral dari kepemimpinan itu sendiri. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas program, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjelaskan tujuan, manfaat, risiko, hingga mekanisme pelaksanaannya kepada masyarakat.
Karena itu, anggapan bahwa “pemimpin yang penting bekerja, bukan banyak bicara” sesungguhnya menyederhanakan persoalan secara berlebihan. Kerja nyata tanpa komunikasi yang jelas berpotensi melahirkan kebingungan, kesalahpahaman, bahkan resistensi publik. Sebaliknya, komunikasi yang baik tanpa hasil konkret juga hanya akan menghasilkan pencitraan tanpa substansi.
Pengalaman pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sering dijadikan contoh dalam perdebatan ini. Selama dua periode kepemimpinannya, Jokowi dikenal dengan citra pemimpin yang lebih banyak bekerja daripada berbicara. Namun citra tersebut tidak muncul begitu saja. Berbagai kegiatan seperti blusukan, kunjungan lapangan, dan peresmian proyek infrastruktur secara konsisten dipublikasikan sebagai bagian dari strategi komunikasi politik yang terukur.
Pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, hingga kereta cepat tidak hanya berfungsi sebagai proyek fisik, tetapi juga sebagai simbol yang dikomunikasikan kepada publik bahwa pemerintah sedang bekerja. Strategi komunikasi berbasis simbol tersebut terbukti efektif membangun persepsi positif, meskipun tetap menuai kritik karena dianggap kurang membuka ruang perdebatan substantif mengenai argumentasi dan dampak kebijakan.
Di sisi lain, Jokowi relatif jarang memunculkan kontroversi yang berasal dari gaya bertuturnya dalam forum resmi. Kritik terhadap pemerintahannya lebih banyak berkaitan dengan substansi kebijakan, bukan pilihan kata yang digunakan dalam pidato kenegaraan.
Kondisi itu berbeda dengan karakter Prabowo yang sejak lama dikenal sebagai orator dengan gaya komunikasi spontan, emosional, dan penuh improvisasi. Karakter tersebut telah terlihat jauh sebelum ia menjadi presiden. Ketika kini berada di puncak kekuasaan, spontanitas yang sama tentu memiliki konsekuensi yang lebih besar karena setiap ucapan presiden dapat memengaruhi persepsi publik, arah kebijakan, hingga respons pasar dan dunia internasional.
Karena itu, perdebatan mengenai perlu atau tidaknya presiden membaca teks pidato sejatinya bukan soal teknis membaca naskah. Persoalan utamanya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara keaslian seorang pemimpin dengan kebutuhan akan komunikasi yang terukur dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, demokrasi membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja sekaligus menjelaskan pekerjaannya kepada rakyat. Pemimpin yang terlalu tertutup berisiko mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, pemimpin yang terlalu mengandalkan retorika tanpa hasil nyata hanya akan menciptakan ilusi kemajuan.
Dalam konteks itulah, pidato presiden tidak bisa dipandang sekadar formalitas. Cara seorang kepala negara berbicara di depan publik merupakan refleksi dari cara berpikir, cara mengambil keputusan, dan cara mengarahkan pemerintahan. Sebab dalam politik modern, kerja dan komunikasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua sisi yang harus berjalan beriringan untuk menjaga kepercayaan publik dan kualitas demokrasi. (Red)
