“Pemilik Lippo dan Pakuwon Kompak Bantah Isu Keamanan, Tegaskan Pagar Mal Bukan Kebijakan Perusahaan.”
Jakarta, sidikbangsa.com – Dua tokoh pengembang pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia, James Riady dari Lippo Group dan Alexander Tedja dari Pakuwon Group, menegaskan kondisi keamanan nasional saat ini tetap kondusif dan tidak memerlukan pemasangan pagar pembatas di kawasan mal.
Keduanya memastikan bahwa pemasangan pagar yang sempat menjadi sorotan publik di sejumlah pusat perbelanjaan bukan merupakan kebijakan korporasi, melainkan inisiatif manajemen lokal yang tidak mencerminkan sikap perusahaan secara keseluruhan.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia sekaligus Chairman Lippo Group, James Riady, menjelaskan bahwa pagar memang pernah dipasang di berbagai pusat perbelanjaan pada masa Indonesia menghadapi gejolak sosial dan kerusuhan. Namun, seiring membaiknya stabilitas keamanan nasional, fasilitas tersebut telah lama dibongkar karena dinilai tidak lagi relevan.
“Dulu semua mal memasang pagar ketika terjadi kerusuhan. Sekarang sudah tidak diperlukan lagi karena situasi sudah tenang,” ujar James, Sabtu (1/8/2026).
Pernyataan senada disampaikan pendiri Pakuwon Group, Alexander Tedja. Ia memastikan pagar yang sempat terpasang di Mal Kota Kasablanka (Kokas), Jakarta Selatan, akan segera dibongkar karena tidak ada instruksi dari pemegang saham maupun kantor pusat perusahaan.
“Ini merupakan kebijakan manajemen lokal dan akan segera dibongkar,” kata Alex.
Menurutnya, polemik pagar mal sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Namun, kondisi keamanan dan aktivitas ekonomi nasional saat ini tetap berjalan normal sehingga tidak ada alasan untuk menerapkan pembatasan fisik di kawasan pusat perbelanjaan.
Lebih jauh, James Riady menilai masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi sosial maupun ekonomi nasional. Ia menilai pemerintah berhasil menjaga stabilitas daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk mempertahankan harga BBM bersubsidi, tarif listrik rumah tangga bersubsidi, serta harga LPG 3 kilogram di tengah tekanan geopolitik global yang memicu kenaikan harga energi dunia.
“Selama BBM subsidi tidak naik, LPG 3 kilogram tidak naik, dan tarif listrik rumah tangga bersubsidi tetap, tidak ada alasan masyarakat gelisah,” ujarnya.
Optimisme tersebut, lanjut James, tercermin dari kinerja industri pusat perbelanjaan yang justru sedang mengalami pertumbuhan signifikan. Bahkan, permintaan ruang usaha dari tenant disebut melampaui ketersediaan ruang di banyak pusat perbelanjaan modern.
“Sekarang justru kekurangan ruang. Permintaan untuk membuka toko lebih besar daripada pasokan ruang di pusat perbelanjaan modern. Ini masa emas bagi bisnis mal,” katanya.
Melihat prospek yang terus menguat, Lippo Group memilih melanjutkan ekspansi bisnis ritelnya. Saat ini perusahaan tersebut mengelola 106 pusat perbelanjaan yang terdiri dari 71 mal dan 35 shopping center yang tersebar di lebih dari 29 kota di Indonesia.
James mengungkapkan, jaringan Lippo menguasai sekitar 25 persen total ruang ritel modern nasional. Tingginya minat tenant dan ekspansi yang terus berlangsung menjadi indikator kuat bahwa dunia usaha masih menaruh kepercayaan besar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
“Kami terus membuka pusat perbelanjaan baru karena permintaan sangat tinggi. Kalau situasi tidak aman, tentu para tenant tidak akan berlomba membuka toko,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemasangan pagar di beberapa lokasi hanya merupakan kasus yang bersifat terisolasi dan tidak dapat dijadikan gambaran kondisi industri pusat perbelanjaan secara umum.
“Itu hanya inisiatif manajemen lokal, bukan kebijakan pemilik ataupun kantor pusat. Bahkan setelah dikonfirmasi, pagar seperti itu memang tidak diperlukan,” tegas James.
Pernyataan kedua pengusaha besar tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pelaku industri ritel modern masih memandang Indonesia sebagai pasar yang aman, stabil, dan memiliki prospek pertumbuhan yang menjanjikan di tengah dinamika ekonomi global. (Red)
