Kota Bekasi, sidikbangsa.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi akan memasuki babak baru kepemimpinan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi menunjuk Diana Wahyu Widiyanti, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menggantikan Sulvia Triana Hapsari, S.H., M.H., yang mendapat promosi jabatan sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Pergantian tersebut tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-10122/C/07/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.
Penunjukan Diana menjadi perhatian publik mengingat Kota Bekasi merupakan salah satu daerah penyangga Ibu Kota dengan dinamika hukum yang cukup kompleks. Berbagai persoalan mulai dari tindak pidana korupsi, pengawasan penggunaan anggaran daerah, sengketa perdata dan tata usaha negara, hingga penanganan perkara pidana umum menjadi tantangan yang menanti di bawah kepemimpinannya.
Rekam Jejak Panjang di Korps Adhyaksa
Sebelum dipercaya memimpin Kejari Kota Bekasi, Diana Wahyu Widiyanti menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (JAM Bin) Kejaksaan Agung RI.
Perempuan yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun di Korps Adhyaksa itu dikenal memiliki pengalaman luas di berbagai wilayah Indonesia. Kariernya tercatat pernah mengantarkannya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon dan sebelumnya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran, Lampung.
Tidak hanya itu, Diana juga pernah bertugas di sejumlah satuan kerja kejaksaan strategis, mulai dari Purwodadi, Wonosobo, Karawang, Bekasi, Jakarta Pusat hingga Bangka Belitung. Pengalaman lintas daerah tersebut membentuk kapasitas dan pemahamannya dalam menangani beragam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara.
Dikenal Tegas dan Mendorong Reformasi Birokrasi
Selama memimpin Kejari Cilegon, Diana dikenal aktif membangun sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ia juga konsisten mendorong penerapan keadilan restoratif (restorative justice) sebagai pendekatan hukum yang mengedepankan pemulihan dan penyelesaian berkeadilan bagi masyarakat. Di sisi lain, Diana turut memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Profesionalisme, integritas, dan pendekatan humanis dalam penegakan hukum menjadi karakter kepemimpinan yang melekat selama dirinya bertugas di berbagai daerah.
Tantangan Besar Menanti di Kota Bekasi
Sebagai Kajari Kota Bekasi yang baru, Diana akan menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang tidak ringan. Selain melanjutkan program-program yang telah berjalan, ia juga dituntut memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, optimalisasi pemulihan kerugian negara, serta meningkatkan efektivitas pendampingan hukum terhadap pemerintah daerah.
Di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, Kejari Kota Bekasi juga diharapkan semakin responsif dalam menangani laporan masyarakat dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan.
Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum menjadi modal penting yang harus terus dijaga melalui kinerja yang profesional, independen, dan bebas dari intervensi.
Harapan Baru untuk Kejari Kota Bekasi
Kehadiran Diana Wahyu Widiyanti di pucuk pimpinan Kejari Kota Bekasi membawa harapan baru bagi penguatan penegakan hukum di wilayah tersebut. Dengan pengalaman panjang dan rekam jejak kepemimpinan yang telah teruji, ia diharapkan mampu membawa Kejari Kota Bekasi menjadi institusi yang semakin modern, berintegritas, dan dekat dengan masyarakat.
Publik pun menanti langkah-langkah strategis yang akan diambil Diana dalam memperkuat peran kejaksaan sebagai garda terdepan penegakan hukum, sekaligus mitra pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kota Bekasi. (Red)
