Jakarta, sidikbangsa.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan satu Staf Khusus Menteri di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat (19/6/2026). Pelantikan yang berlangsung di Gedung Utama Kementerian PU tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kelembagaan, meningkatkan kinerja organisasi, serta mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur nasional.
Tiga pejabat yang dilantik yakni Ferdian Adi Nugroho sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian PU, Ni Komang Rasminiati sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) merangkap Anggota BPJT Unsur Pemerintah, serta Ahmad Khoirul Umam sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan.
Dalam sambutannya, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan bagian dari upaya memperkuat kapasitas organisasi agar mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Saya percaya saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita semua,” ujar Dody saat prosesi pelantikan.
Ferdian Adi Nugroho yang kini dipercaya memimpin Biro Hukum sebelumnya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kejaksaan Agung. Pengalaman panjangnya di bidang hukum diharapkan mampu memperkuat aspek regulasi, advokasi, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan program-program Kementerian PU.
Sementara itu, Ni Komang Rasminiati yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris BPJT dipercaya menakhodai lembaga yang memiliki peran vital dalam pengaturan, pengawasan, dan pengembangan jaringan jalan tol nasional. Ia menggantikan Wilan Oktavian yang sebelumnya menjabat Kepala BPJT.
Adapun Ahmad Khoirul Umam, akademisi dan pengamat kebijakan publik dari Universitas Paramadina, ditunjuk sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan masukan strategis dalam perumusan kebijakan serta penguatan tata kelola kelembagaan Kementerian PU.
Pada kesempatan tersebut, Dody memberikan penekanan khusus terkait pentingnya integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan amanah jabatan.
“Dalam menjalankan tugas jabatan, selalu junjung tinggi etika jabatan dan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Jaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela,” tegasnya.
Menurut Dody, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelola organisasi. Karena itu, setiap pejabat dituntut mampu menunjukkan kepemimpinan yang berintegritas, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta sejumlah pejabat struktural di lingkungan Kementerian PU.
Dengan pelantikan ini, Kementerian PU berharap roda organisasi semakin solid dan adaptif dalam mendukung target pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Red)
