Jakarta, sidikbangsa.com – Krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU Shell Indonesia mendapat sorotan pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa negara hadir untuk mengurus seluruh kepentingan, bukan hanya satu kelompok usaha.
Kementerian ESDM merespons cepat kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU milik Shell Indonesia. Hingga saat ini, berdasarkan pengumuman resmi perusahaan, sejumlah produk BBM masih belum tersedia bagi konsumen.
Menanggapi kondisi tersebut, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berpihak pada satu entitas bisnis tertentu. Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam menjaga stabilitas energi nasional.
“Negara itu hadir bukan untuk mengurus satu kelompok saja, tapi semua pihak,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Kementerian ESDM.
Sebagai solusi, pemerintah mendorong operator SPBU swasta untuk melakukan skema kerja sama business to business (B to B), termasuk menjalin komunikasi dengan Pertamina guna memperoleh pasokan BBM.
Menurut Bahlil, kolaborasi antar badan usaha menjadi langkah realistis agar distribusi energi tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tidak terganggu.
“Bagi yang ingin tetap bertahan dan memiliki stok, silakan berkolaborasi dengan badan usaha lain,” tegasnya.
Sementara itu, dalam pernyataan resminya, Shell Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaktersediaan BBM. Perusahaan juga menyebut tengah berkoordinasi dengan pemerintah terkait proses rekomendasi impor BBM untuk tahun 2026 sesuai regulasi yang berlaku.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran publik terhadap kelancaran distribusi energi, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pemerintah pun diharapkan mampu memastikan pasokan tetap aman melalui sinergi antara BUMN dan swasta. (Red)
