Jakarta, sidikbangsa.com – Harapan ribuan desa terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KOPDES Merah Putih) sebagai penggerak ekonomi lokal justru dibayangi dugaan penyelewengan dan pelanggaran aturan.
Meski pemerintah telah menetapkan regulasi pengadaan melalui Perpres dan aturan LKPP, penunjukan pelaksana proyek dinilai mengabaikan prosedur. Peran koperasi desa, BUMDes, dan masyarakat lokal pun minim, sementara keterlibatan institusi di luar mandat menimbulkan tanda tanya serius.
Target ambisius pembangunan 80.000 gerai hingga 2026 dinilai dipaksakan tanpa kajian matang. Skema pembiayaan yang memotong Dana Desa selama enam tahun juga memicu kekhawatiran, karena berpotensi menggerus anggaran kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Dengan anggaran sekitar Rp1,6 miliar per unit dan desain seragam, proyek ini dianggap tidak mempertimbangkan kondisi daerah. Risiko muncul jika bangunan tak berfungsi optimal dan justru menjadi beban desa.
Sejumlah pihak mendesak pemerintah melakukan investigasi menyeluruh dan evaluasi kebijakan. Pemberdayaan ekonomi desa dinilai lebih efektif jika memberi ruang bagi desa mengelola koperasi sesuai kebutuhan lokal, bukan melalui pendekatan seragam yang berpotensi menyimpang.
Tanpa perbaikan, KOPDES Merah Putih terancam berubah dari simbol kebangkitan ekonomi desa menjadi potret kegagalan kebijakan. (Pas/Red)
