Kabupaten Dairi, sidikbangsa.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar, Kamis (30/4/2026).
Sidang yang dipimpin Sabam Sibarani bersama Wakil Ketua I Halvensius Tondang dan Wakil Ketua II Wanseptember Situmorang itu dihadiri langsung Bupati Dairi Vickner Sinaga serta unsur Forkopimda.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Romy Mariani Simarmata, memaparkan sejumlah rekomendasi strategis yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Sorotan Tajam DPRD
DPRD menyoroti sejumlah sektor krusial yang masih membutuhkan pembenahan serius. Di bidang pendidikan, misalnya, dewan mendesak percepatan penetapan kepala sekolah definitif. Pasalnya, masih terdapat sejumlah sekolah yang dipimpin pelaksana tugas (Plt), yang dinilai berpotensi menghambat efektivitas manajemen pendidikan.
Di sektor pertanian, DPRD menekankan pentingnya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tepat waktu dan tepat sasaran. Keterlambatan dan ketidaktepatan distribusi dinilai berdampak langsung pada produktivitas petani.
Sementara di sektor infrastruktur, pansus merekomendasikan langkah tegas berupa pengawasan ketat hingga razia kendaraan over kapasitas (overload). Praktik ini disebut sebagai salah satu penyebab utama kerusakan jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Tak kalah penting, perhatian juga diarahkan pada pembangunan fasilitas kesehatan, khususnya di RSUD Sidikalang. DPRD meminta agar proyek pembangunan gedung cathlab dapat diselesaikan tepat waktu sesuai target, yakni 19 Agustus 2026.
DPRD Tekankan Tindak Lanjut Serius
Ketua DPRD Sabam Sibarani menegaskan, rekomendasi yang disampaikan bukan sekadar formalitas, melainkan hasil kajian mendalam pansus yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Rekomendasi ini merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan,” tegasnya.
Bupati: Siap Tindak Lanjuti
Menanggapi hal tersebut, Bupati Vickner Sinaga menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif DPRD. Ia menilai LKPJ merupakan instrumen penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.
“Seluruh rekomendasi akan kami tindaklanjuti untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemkab Dairi untuk terus memperkuat sinergi dengan DPRD dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Paparan Capaian dan Dukungan Pusat
Dalam kesempatan yang sama, Bupati turut memaparkan sejumlah capaian daerah. Di antaranya, Ketua TP PKK Dairi, Rita Puspita Vickner Sinaga, meraih Anugerah Puspa Bangsa 2026 kategori Puspa Cita dari KompasTV dalam momentum peringatan Hari Kartini 2026.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dairi juga mencatat prestasi dalam penurunan tingkat pengangguran dengan menempati peringkat ketiga se-Regional Sumatera. Atas capaian tersebut, pemerintah pusat mengucurkan dukungan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk memperkuat program pembangunan daerah.
Rapat paripurna ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin, jajaran staf ahli, para asisten, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (Red)
