Jakarta, sidikbangsa.com – Pemerintah berencana menyesuaikan iuran BPJS Kesehatan tahun ini seiring membengkaknya defisit program Jaminan Kesehatan Nasional yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun hingga Rp30 triliun pada 2026.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, penyesuaian iuran merupakan langkah yang tak terhindarkan demi menjaga keberlanjutan pembiayaan JKN. Ia menyebut, secara ideal iuran perlu dievaluasi setiap lima tahun.
“Iuran memang harus naik, meski ada pertimbangan politis karena isu ini sensitif di masyarakat,” ujar Budi.
Namun demikian, pemerintah memastikan kebijakan kenaikan iuran tidak akan berdampak pada kelompok masyarakat miskin. Peserta dari desil 1 hingga 5 tetap akan ditanggung melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Untuk masyarakat miskin tidak ada pengaruhnya karena iurannya dibayarkan pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan, penyesuaian iuran belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah, kata dia, masih menunggu perbaikan kinerja ekonomi nasional.
Menurutnya, kenaikan iuran baru akan dipertimbangkan apabila pertumbuhan ekonomi mampu melampaui 6 persen, bahkan idealnya di atas 6,5 persen. Kondisi tersebut dinilai akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mampu menanggung tambahan beban iuran.
“Kalau ekonomi sudah tumbuh di atas 6 persen dan lapangan kerja membaik, baru kita pikirkan kenaikan iuran,” ujarnya.
Hingga kini, besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Dalam aturan tersebut, iuran dibagi berdasarkan segmen peserta, mulai dari PBI yang sepenuhnya ditanggung pemerintah, hingga pekerja penerima upah (PPU) dengan skema 5 persen dari gaji, 4 persen ditanggung pemberi kerja dan 1 persen oleh pekerja.
Untuk peserta mandiri atau bukan penerima upah (PBPU), iuran saat ini berkisar:
1. Rp42.000 per bulan (kelas III),
2. Rp100.000 per bulan (kelas II),
3. Rp150.000 per bulan (kelas I).
Selain itu, pemerintah juga menetapkan ketentuan pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Mulai 1 Juli 2026, tidak ada denda keterlambatan pembayaran, kecuali jika peserta mengaktifkan kembali kepesertaan dan dalam 45 hari langsung menggunakan layanan rawat inap.
Pengamat menilai, wacana kenaikan iuran merupakan dilema antara menjaga keberlanjutan fiskal dan daya beli masyarakat. Di satu sisi, defisit JKN perlu ditekan. Namun di sisi lain, sensitivitas publik terhadap kenaikan iuran tetap menjadi pertimbangan utama pemerintah.
Dengan kondisi tersebut, arah kebijakan iuran BPJS Kesehatan ke depan sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan kemampuan negara menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial dan stabilitas keuangan. (Red)
