Kota Bekasi, sidikbangsa.com — Komisi II DPRD Kota Bekasi bersama Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan wisata air Kalimalang, Kamis (22/1/2026). Proyek yang digadang-gadang menjadi ikon baru Kota Bekasi ini ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan proyek sekaligus menjawab berbagai pertanyaan publik, mulai dari dampak lingkungan, rekayasa lalu lintas, hingga konsep pengelolaan kawasan wisata terpadu yang menggabungkan wisata air dan wisata kuliner.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, Faisal, menegaskan pentingnya perencanaan jangka panjang agar kawasan wisata tersebut tidak hanya ramai saat pembukaan, tetapi berkelanjutan dalam jangka waktu panjang.
“Saya minta perencanaan jangka panjang. Saat opening mungkin belum maksimal, tapi ke depan investor harus terus mengembangkan spot-spot yang menjadi nilai jual unik,” ujar Faisal di lokasi.
Politisi Partai Golkar itu juga memaparkan, dari total lima jembatan yang direncanakan sebagai akses kawasan, dua jembatan dibangun oleh investor dan tiga lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Saat ini, jembatan pertama telah rampung, sementara pembangunan jembatan kedua masih dalam tahap persiapan.
Terkait konsep kuliner yang menggunakan kontainer, Faisal mendorong agar kawasan tersebut juga menyediakan ruang penjualan cinderamata khas Bekasi guna memperkuat identitas wisata lokal. Para penyewa kontainer nantinya akan dikenakan biaya Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) setiap bulan untuk menjaga kebersihan, keindahan, dan keamanan kawasan.
“DPRD tidak hanya mengawasi sampai opening, tapi akan terus mengawal sampai benar-benar layak dijadikan ikon baru Kota Bekasi,” tegasnya.
Senada, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyampaikan bahwa peninjauan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap proyek strategis daerah yang sejalan dengan visi Wali Kota Bekasi. Fokus utama pengawasan meliputi kesiapan infrastruktur, analisis dampak lalu lintas (andalalin), dan analisis dampak lingkungan (Amdal).
“Kami meninjau kesiapan fisik, andalalin, dan Amdal. Ini fondasi utama yang harus benar-benar diperhatikan,” ujar Latu.
Dalam peninjauan tersebut, Komisi II DPRD juga meminta penjelasan langsung dari para pemangku kepentingan, termasuk PT Mitra Patriot (PTMP) dan PT MIJU selaku calon operator wisata air Kalimalang. Penjelasan mencakup konsep pembangunan, visualisasi kawasan wisata, hingga pemanfaatan kontainer sebagai sarana UMKM dan pedagang kuliner.
Latu mengungkapkan, DPRD mencatat sejumlah catatan penting, khususnya terkait sistem drainase dan pengelolaan limbah.
“PTMP bersama dinas terkait sedang menyiapkan saluran drainase agar limbah tidak dibuang langsung ke Kalimalang,” jelasnya.
Selain itu, kebocoran air dari ruas tol yang melintas di atas kawasan wisata juga akan ditangani dengan pemasangan talang untuk mengalirkan air ke saluran drainase yang sudah tersedia di Jalan Kalimalang.
Meski optimistis terhadap prospek wisata air Kalimalang, Latu menegaskan bahwa seluruh rambu-rambu hukum dan regulasi daerah harus dijalankan secara ketat.
“Kami optimis, tapi aturan harus dijaga. Jika kurang berhasil, kami minta pertanggungjawaban dari PT MIJU dan PT MP sebagai operator,” pungkasnya
.DPRD Kota Bekasi menegaskan akan terus melakukan evaluasi berkala agar konsep wisata air dan wisata kuliner Kalimalang benar-benar terintegrasi, ramah lingkungan, serta mampu menjadi destinasi unggulan yang membanggakan warga Bekasi. (Red)
