Jakarta, sidikbangsa.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan program pendampingan peningkatan produktivitas bagi 20 perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur, pelayanan kesehatan, dan perhotelan. Program yang berlangsung pada September hingga November 2026 ini diarahkan untuk membenahi sistem sekaligus proses kerja agar perusahaan semakin efisien, adaptif, dan kompetitif.
Program tersebut menjadi bagian dari strategi Kemnaker memperkuat produktivitas dunia usaha yang tidak hanya bertumpu pada peningkatan kompetensi pekerja, tetapi juga menyentuh tata kelola, pemanfaatan teknologi, efisiensi proses, hingga pembentukan budaya kerja yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
Sedikitnya 25 spesialis produktivitas terlatih, 20 instruktur, dan 20 peserta pemagangan nasional akan dilibatkan dalam pelaksanaan program tersebut. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan pendampingan yang lebih konkret karena perbaikan dilakukan langsung berdasarkan persoalan dan kebutuhan masing-masing perusahaan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan pembenahan sistem kerja di perusahaan.
“Kompetensi tenaga kerja harus terhubung dengan produktivitas perusahaan. Ketika kompetensi meningkat, proses kerja membaik, teknologi dimanfaatkan secara optimal, dan budaya continuous improvement tumbuh, maka daya saing perusahaan dan perekonomian nasional juga akan meningkat,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (23/8/2026).
Berbasis Kondisi Nyata Perusahaan
Untuk memastikan intervensi tidak bersifat seragam, Kemnaker menerapkan pendekatan company-based productivity improvement. Artinya, setiap perusahaan akan terlebih dahulu dipetakan kondisi dan persoalannya sebelum ditentukan bentuk perbaikan yang paling sesuai.
Tahapan pendampingan dimulai dengan pengukuran baseline dan diagnosis produktivitas. Dari tahap tersebut, tim kemudian mengidentifikasi akar persoalan, menyusun rencana peningkatan produktivitas, menjalankan perbaikan, hingga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dampaknya.
Pendekatan ini penting agar program peningkatan produktivitas tidak berhenti pada rekomendasi administratif. Setiap perubahan diharapkan dapat terlihat dalam proses kerja dan memberikan dampak terukur terhadap efisiensi maupun kualitas hasil kerja.
Intervensi yang diberikan juga akan disesuaikan dengan karakteristik perusahaan. Bentuknya dapat mencakup peningkatan efisiensi proses kerja, perbaikan kualitas layanan, pengurangan pemborosan, pembenahan tata kelola tempat kerja, optimalisasi sumber daya manusia, digitalisasi proses, serta peningkatan kualitas produksi dan pelayanan.
Dengan demikian, produktivitas diposisikan bukan semata-mata sebagai persoalan seberapa banyak pekerjaan dapat diselesaikan, melainkan bagaimana pekerjaan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efektif.
Peserta Magang Dilibatkan
Program tersebut juga memberikan ruang pembelajaran bagi peserta pemagangan nasional. Mereka tidak hanya ditempatkan sebagai peserta yang mengamati aktivitas kerja, tetapi memperoleh pengalaman langsung mengenai proses peningkatan produktivitas di lingkungan perusahaan.
Peserta akan berinteraksi dengan perusahaan, instruktur, dan spesialis produktivitas untuk memahami bagaimana persoalan di tempat kerja diidentifikasi, dianalisis, kemudian dicarikan solusi yang lebih efektif.
Menurut Yassierli, pengalaman tersebut penting agar peserta magang memiliki cara pandang yang lebih luas terhadap dunia kerja.
“Peserta magang perlu memahami sejak awal bahwa bekerja bukan sekadar menyelesaikan tugas. Mereka juga harus belajar bagaimana suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih baik, lebih efisien, lebih berkualitas, dan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi,” katanya.
Pola pembelajaran semacam itu diharapkan membentuk tenaga kerja yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga memiliki kemampuan melihat persoalan, mencari solusi, dan berkontribusi terhadap perbaikan kinerja organisasi.
Produktivitas Jadi Budaya Kerja
Kemnaker menilai peningkatan produktivitas semakin strategis di tengah perubahan teknologi yang berlangsung cepat, dinamika pasar tenaga kerja, serta persaingan ekonomi yang semakin ketat.
Dalam kondisi tersebut, perusahaan dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa mengorbankan kualitas produk maupun layanan. Karena itu, produktivitas tidak cukup ditempatkan sebagai indikator kinerja, tetapi harus berkembang menjadi budaya kerja di seluruh lini organisasi.
Budaya continuous improvement menjadi salah satu kunci. Setiap pekerja dan manajemen didorong untuk terus mencari cara agar proses kerja menjadi lebih sederhana, cepat, efisien, aman, dan menghasilkan kualitas yang lebih baik.
Bagi pemerintah, langkah tersebut juga berkaitan erat dengan agenda pembangunan sumber daya manusia dan pencapaian target Indonesia Emas 2045. Dunia usaha yang produktif membutuhkan tenaga kerja kompeten, sementara tenaga kerja yang kompeten membutuhkan lingkungan kerja dan sistem produksi yang mampu mengoptimalkan keahlian mereka.
Ditargetkan Jadi Model Nasional
Melalui program percontohan ini, Kemnaker berharap dapat memperoleh model pendampingan peningkatan produktivitas perusahaan yang sistematis, terukur, dan terintegrasi.
Jika memberikan hasil positif, model tersebut berpeluang dikembangkan dan diterapkan secara lebih luas pada sektor maupun perusahaan lainnya.
Dengan pendekatan tersebut, peningkatan produktivitas diharapkan tidak berhenti sebagai program jangka pendek, tetapi menjadi bagian dari transformasi dunia kerja Indonesia. Pada akhirnya, perusahaan yang semakin efisien dan kompetitif diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka ruang yang lebih besar bagi peningkatan kualitas dan kesejahteraan pekerja.
Kemnaker menempatkan produktivitas sebagai titik temu antara peningkatan kompetensi tenaga kerja, pembenahan proses bisnis, pemanfaatan teknologi, dan penguatan daya saing perusahaan. Sinergi keempat aspek tersebut menjadi modal penting untuk membangun dunia kerja Indonesia yang semakin adaptif dan kompetitif menuju 2045. (Red)
