H Gibson Sirait SH Aktifis Lintas Genesai, Ak 66 – Ak 88
Reformasi Kekinian dan Jurnalis Senior
Pembangunan Kota Bekasi hendaknya tidak semata-mata diukur dari banyaknya proyek fisik yang berdiri, jalan yang diperbaiki, atau gedung yang dibangun. Ukuran keberhasilan pembangunan yang lebih substansial adalah sejauh mana anggaran daerah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, menekan pengangguran, serta memastikan warga memperoleh pelayanan dasar yang layak.
Karena itu, pembangunan fisik dan pembangunan manusia harus berjalan beriringan. Pemerintah Kota Bekasi perlu memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat serta memiliki sasaran yang jelas.
Setelah ditelusuri dan diamati, masih terdapat sejumlah persoalan di lapangan yang menunjukkan perlunya penguatan skala prioritas pembangunan. Jangan sampai anggaran daerah justru lebih banyak terserap untuk kegiatan yang bersifat seremonial, sementara persoalan mendasar masyarakat masih belum tertangani secara optimal.
Kegiatan seremonial tentu tetap diperlukan sebagai bagian dari agenda pemerintahan. Namun, jangan sampai aktivitas tersebut mendominasi keseharian pejabat sehingga waktu untuk melihat langsung kondisi masyarakat menjadi terbatas.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto perlu lebih sering turun ke lapangan, melakukan blusukan, dan melihat secara langsung kondisi warga yang masih hidup dalam keterbatasan.
Di sejumlah lingkungan, masih ada keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni, rumah dengan lantai tanah, sanitasi buruk, bahkan tidak memiliki kamar mandi atau toilet yang memenuhi standar kesehatan. Persoalan lainnya adalah penghasilan keluarga yang tidak tetap sehingga membuat mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.
Kondisi seperti inilah yang semestinya menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan.
Pendidikan sebagai Jalan Memutus Rantai Kemiskinan
Pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan dengan memberikan bantuan sesaat. Pemerintah perlu membangun strategi jangka panjang agar keluarga miskin memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.
Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan secara berkelanjutan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK hingga perguruan tinggi bagi mereka yang memiliki kemampuan dan potensi.
Data keluarga miskin harus benar-benar akurat. Dari data tersebut pemerintah dapat mengetahui anak-anak yang membutuhkan intervensi pendidikan sehingga bantuan tidak diberikan secara sporadis, tetapi menjadi program yang terarah.
Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Ketika seorang anak dari keluarga kurang mampu mampu memperoleh pendidikan yang baik dan kemudian mendapatkan pekerjaan layak, maka peluang keluarganya untuk keluar dari kemiskinan menjadi jauh lebih besar.
Rumah Layak Huni dan Sanitasi Harus Menjadi Prioritas
Hal yang sama berlaku terhadap program perbaikan rumah tidak layak huni.
Pemerintah perlu memiliki data yang benar-benar menggambarkan kondisi rumah warga, bukan sekadar data administratif. Rumah dengan lantai tanah, atap atau dinding yang rusak, sanitasi buruk, serta tidak memiliki fasilitas toilet yang layak harus masuk dalam pemetaan prioritas.
Program perbaikan rumah juga harus disertai dengan peningkatan sanitasi. Sebab, rumah yang layak bukan hanya persoalan bangunan, tetapi juga menyangkut kesehatan dan martabat penghuninya.
Pendidikan, Kesehatan, Jalan dan Drainase
Persoalan serupa perlu diterapkan pada sektor pelayanan publik lainnya.
Gedung SD, SMP hingga SMA/SMK yang mengalami kerusakan perlu didata secara menyeluruh berdasarkan tingkat urgensinya. Sekolah yang kondisinya paling memprihatinkan semestinya menjadi prioritas pertama untuk diperbaiki.
Di sektor kesehatan, pemerintah juga perlu memastikan rumah sakit dan puskesmas memiliki tenaga kesehatan yang memadai, fasilitas pelayanan yang layak serta peralatan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Demikian pula dengan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase dan kali. Jalan yang rusak parah harus segera masuk dalam daftar prioritas perbaikan. Sementara saluran air dan kali yang mengalami penyempitan, pendangkalan atau kerusakan harus ditangani secara terencana sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir.
Dengan demikian, pembangunan tidak sekadar berdasarkan proposal atau rutinitas program tahunan, tetapi benar-benar berdasarkan data, tingkat kebutuhan dan urgensi masyarakat.
APBD Harus Berangkat dari Kebutuhan Warga
Setelah seluruh persoalan tersebut dipetakan, barulah pemerintah menyusun rencana penganggaran berdasarkan skala prioritas untuk kemudian dibahas bersama DPRD Kota Bekasi melalui mekanisme yang berlaku.
Cara seperti ini akan membuat penggunaan APBD menjadi lebih terarah dan terukur.
Sebab, uang yang dikelola pemerintah pada hakikatnya merupakan uang masyarakat yang dikumpulkan melalui pajak dan berbagai sumber pendapatan daerah lainnya. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Tidak boleh ada satu sen pun anggaran publik yang kehilangan orientasi terhadap kepentingan masyarakat.
Filosofi tersebut penting untuk terus dijaga agar pembangunan Kota Bekasi tidak hanya menghasilkan perubahan secara fisik, tetapi juga menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan warganya.
Wali Kota Diminta Perkuat Respons OPD
Di sisi lain, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebelumnya juga menekankan pentingnya responsivitas aparatur pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan di Auditorium Dinas Kesehatan Kota Bekasi pada 20 Agustus 2026, ketika Wali Kota meminta admin media sosial organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih responsif dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi warga.
Pesan tersebut sebenarnya memiliki arti penting. Di era digital, masyarakat tidak lagi hanya menyampaikan keluhan melalui surat atau mendatangi kantor pemerintahan. Aspirasi dapat disampaikan melalui berbagai platform media sosial dan kanal komunikasi pemerintah.
Namun, respons cepat di media sosial harus diikuti dengan tindakan nyata di lapangan.
Jangan sampai masyarakat mendapatkan jawaban cepat secara digital, tetapi persoalannya tidak pernah benar-benar diselesaikan.
Dalam konteks tersebut, jurnalis juga memiliki posisi strategis sebagai jembatan komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Pers menyerap aspirasi warga, mengawasi pelaksanaan pembangunan, sekaligus menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan insan pers semestinya dibangun secara terbuka, profesional dan saling menghormati.
Jangan Berhenti pada Instruksi
Persoalan responsivitas OPD sebenarnya bukan isu baru. Dalam pertemuan pada 9 Juli 2026, persoalan serupa juga telah disampaikan.
Namun, apabila setelah berulang kali disampaikan kondisi di lapangan masih belum menunjukkan perubahan berarti, tentu diperlukan evaluasi lebih serius.
Salah satu persoalan yang juga dirasakan adalah sulitnya melakukan konfirmasi kepada sejumlah kepala dinas maupun kepala bidang ketika jurnalis membutuhkan informasi terkait kebijakan dan pelayanan publik.
Kondisi tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Kota Bekasi.
Sebab, pemerintah yang terbuka tidak cukup hanya membuat program dan menyampaikan slogan pelayanan. Pemerintah juga harus mudah ditemui, mudah dikonfirmasi dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat melalui saluran yang sesuai.
Karena itu, Wali Kota Bekasi perlu memberikan pengarahan secara khusus kepada seluruh OPD dan jajaran di bawahnya agar kebijakan yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai instruksi.
Apa yang menjadi arahan pimpinan harus diterjemahkan secara tegak lurus, konsisten, profesional, akuntabel dan transparan, mulai dari tingkat dinas hingga kecamatan dan kelurahan.
Masyarakat Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Narasi
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang aktif menghadiri berbagai agenda. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir ketika mereka menghadapi persoalan nyata.
Warga yang rumahnya hampir roboh membutuhkan rumah yang layak. Anak keluarga miskin membutuhkan akses pendidikan. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat dan manusiawi. Pengguna jalan membutuhkan infrastruktur yang aman. Warga di kawasan rawan banjir membutuhkan drainase dan sistem pengendalian banjir yang berfungsi.
Itulah bentuk kehadiran pemerintah yang paling mudah dirasakan masyarakat.
Karena itu, pembangunan Kota Bekasi ke depan semestinya diarahkan pada satu prinsip sederhana: setiap kebijakan harus memiliki sasaran yang jelas dan setiap rupiah APBD harus menghasilkan manfaat nyata.
Jika prinsip tersebut benar-benar dijalankan, pembangunan fisik tidak akan berjalan sendiri. Ia akan menjadi bagian dari strategi yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, membuka kesempatan kerja dan membangun Kota Bekasi yang lebih adil bagi seluruh warganya.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan seorang kepala daerah bukan hanya terlihat dari banyaknya bangunan yang berdiri, melainkan dari berapa banyak kehidupan masyarakat yang berhasil diperbaiki.
