Jakarta, sidikbangsa.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempercepat transformasi digital melalui penguatan integrasi data lintas instansi. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan sekaligus memastikan kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran dan mampu mengikuti perubahan dunia kerja yang berlangsung semakin cepat.
Transformasi tersebut menjadi semakin penting di tengah pesatnya perkembangan artificial intelligence (AI), otomatisasi, dan era Society 5.0 yang mulai mengubah kebutuhan kompetensi, pola rekrutmen, hingga hubungan antara pencari kerja dan pemberi kerja.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan perubahan lanskap ketenagakerjaan menuntut birokrasi untuk tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga mengubah cara kerja agar lebih adaptif, inovatif, dan responsif.
“Perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Karena itu, birokrasi juga harus bergerak lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam memberikan pelayanan,” kata Anwar dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (9/8/2026).
Menurut dia, transformasi tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui konsep Life Journey 2025–2029.
Konsep tersebut mendorong layanan pemerintah terintegrasi berdasarkan siklus kehidupan masyarakat, termasuk ketika seseorang memasuki dunia kerja. Dengan pendekatan itu, pelayanan diharapkan tidak lagi berjalan secara parsial antarinstansi, melainkan terhubung dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat.
SIAPkerja Jadi Fondasi Ekosistem Digital
Sebagai bagian dari implementasi transformasi digital, Kemnaker mengembangkan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja).
Platform ini dikembangkan bukan sekadar sebagai aplikasi layanan, tetapi sebagai ekosistem digital ketenagakerjaan yang mempertemukan pencari kerja, pemberi kerja, dan berbagai layanan ketenagakerjaan dalam satu sistem terintegrasi.
Anwar menjelaskan, SIAPkerja menghimpun talent profile angkatan kerja sekaligus company profile pemberi kerja. Penggabungan data tersebut diharapkan membuat pelayanan lebih efisien sekaligus membangun basis data ketenagakerjaan yang semakin lengkap.
SIAPkerja bukan sekadar aplikasi tunggal, tetapi ekosistem digital yang menghimpun profil angkatan kerja dan pemberi kerja secara menyeluruh. Kekuatan utamanya terletak pada integrasi data yang terus diperluas,” ujarnya.
Dalam pengembangannya, SIAPkerja telah terhubung dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah. Di antaranya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, BKPM, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Komunikasi dan Digital, serta dinas ketenagakerjaan di berbagai daerah.
Integrasi tersebut menjadi salah satu fondasi pembentukan Big Data Pasar Kerja.
Data yang semakin terintegrasi diharapkan dapat memperkuat proses job matching, menyediakan informasi pasar kerja yang lebih akurat, sekaligus membantu pemerintah membaca kebutuhan tenaga kerja secara lebih cepat.
Dengan basis data yang lebih kuat, penyusunan kebijakan ketenagakerjaan juga diharapkan tidak lagi hanya bertumpu pada pendekatan administratif, tetapi semakin mengedepankan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti dan data.
Gandeng World Bank
Penguatan sistem informasi pasar kerja juga dilakukan Kemnaker melalui kerja sama dengan World Bank dalam proyek Labour Market Information and Skills System Transformation for Labour Market Flexibility.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem informasi pasar kerja, meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja, serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia agar lebih siap menghadapi perubahan kebutuhan dunia kerja.
Tantangan ketenagakerjaan ke depan dinilai tidak hanya berkaitan dengan jumlah lapangan pekerjaan, tetapi juga kesesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri.
Karena itu, ketersediaan data yang akurat menjadi semakin strategis. Pemerintah membutuhkan informasi mengenai profil tenaga kerja, kebutuhan perusahaan, jenis kompetensi yang dibutuhkan, hingga perkembangan permintaan tenaga kerja agar intervensi kebijakan dapat dilakukan secara lebih presisi.
Lima Prinsip Transformasi Digital Kemnaker
Anwar menambahkan, transformasi digital di lingkungan Kemnaker bertumpu pada lima prinsip utama.
Pertama, membangun digital mindset di lingkungan birokrasi. Kedua, memperkuat budaya kerja berbasis data. Ketiga, mengintegrasikan layanan lintas unit. Keempat, menghadirkan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat. Kelima, mendorong inovasi secara berkelanjutan.
Kelima prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan digitalisasi tidak berhenti pada penggunaan aplikasi dan teknologi, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan dalam kualitas pelayanan publik.
“Implementasi kelima prinsip tersebut diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pemerintah Digital (IPD) sebagai indikator kematangan transformasi digital di lingkungan Kemnaker sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan,” kata Anwar.
Dengan penguatan integrasi data dan ekosistem digital, Kemnaker menargetkan layanan ketenagakerjaan semakin cepat, terhubung, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat serta dunia usaha.
Di tengah masuknya AI dan otomatisasi ke berbagai sektor pekerjaan, data menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah untuk membaca arah perubahan pasar kerja. Tantangannya kini bukan sekadar membangun sistem digital, melainkan memastikan seluruh data yang terhubung mampu diterjemahkan menjadi layanan publik dan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan tenaga kerja Indonesia. (Red)
