Jakarta, sidikbangsa.com – Surplus produksi beras nasional belum otomatis membuat harga komoditas pangan tersebut terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Persoalan distribusi, terutama ke daerah terpencil dan pulau-pulau kecil, masih menjadi tantangan yang berpotensi memicu lonjakan harga di tingkat konsumen.
Pengamat pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menilai pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan indikator produksi nasional dan besarnya cadangan beras pemerintah (CBP) untuk memastikan ketahanan pangan masyarakat.
Menurutnya, ketersediaan beras secara agregat harus dibarengi dengan sistem distribusi yang mampu menjangkau seluruh wilayah secara merata. Jika distribusi tersendat, surplus di tingkat nasional tidak banyak berarti bagi masyarakat di daerah yang mengalami keterbatasan pasokan.
“Namun, faktanya harga di tingkat konsumen di wilayah terpencil masih bisa melonjak tajam,” kata Eliza di Jakarta, Senin (24/8).
Eliza mencontohkan, sejumlah wilayah terpencil masih menghadapi persoalan akses pangan ketika jalur distribusi mengalami gangguan. Jarak geografis, keterbatasan infrastruktur transportasi, tingginya biaya logistik, hingga ketergantungan terhadap pasokan dari daerah lain dapat membuat harga beras melonjak jauh di atas harga rata-rata nasional.
Dalam kondisi tertentu, harga beras di tingkat konsumen di wilayah terpencil bahkan dapat mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram.
Kondisi tersebut, kata Eliza, memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketersediaan pangan secara nasional dan keterjangkauan pangan di tingkat masyarakat.
“Surplus secara nasional tidak serta-merta berarti beras tersedia dan terjangkau di setiap daerah,” ujarnya.
Surplus 3,67 Juta Ton
Berdasarkan proyeksi neraca pangan Kementerian Pertanian, produksi beras Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton. Sementara itu, kebutuhan beras nasional diproyeksikan sekitar 31,10 juta ton.
Dengan demikian, terdapat potensi surplus sekitar 3,67 juta ton.
Angka tersebut menunjukkan bahwa secara agregat nasional pasokan beras diperkirakan mencukupi, bahkan memiliki ruang surplus. Namun, tantangannya adalah bagaimana surplus tersebut dapat didistribusikan secara efektif dari wilayah sentra produksi ke daerah yang mengalami defisit pasokan.
Persoalan itu menjadi semakin penting mengingat Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat luas dengan ribuan pulau. Biaya membawa beras ke wilayah kepulauan terpencil tentu berbeda dengan distribusi ke daerah yang memiliki akses jalan, pelabuhan, dan jaringan transportasi yang lebih baik.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu melihat ketahanan pangan bukan semata dari sisi produksi, tetapi juga dari aspek distribusi, aksesibilitas, stabilitas harga, dan daya beli masyarakat.
Harga Medium Masih Tinggi
Di sisi lain, harga beras di tingkat konsumen secara nasional juga masih relatif tinggi. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang diakses pada Senin (24/8) menunjukkan rata-rata harga beras kualitas medium I berada di kisaran Rp16.500 per kilogram.
Harga tersebut menjadi gambaran bahwa peningkatan produksi belum serta-merta diterjemahkan menjadi penurunan harga yang signifikan di tingkat konsumen.
Kondisi ini juga memperlihatkan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan rantai pasok berjalan efisien. Pemerintah perlu memastikan beras dari wilayah surplus dapat bergerak dengan cepat menuju daerah yang membutuhkan, terutama ketika terjadi gangguan pasokan.
Selain itu, keberadaan CBP perlu dioptimalkan bukan hanya sebagai stok penyangga, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga ketika terjadi gejolak di suatu wilayah.
Dengan kata lain, tantangan ketahanan pangan Indonesia ke depan bukan lagi sekadar “berapa banyak beras yang diproduksi”, tetapi juga “di mana beras tersebut tersedia dan berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk mendapatkannya.”
Jika kesenjangan distribusi tidak segera dibenahi, surplus produksi nasional berisiko hanya menjadi angka agregat, sementara masyarakat di wilayah terpencil tetap harus membeli beras dengan harga jauh lebih mahal. (Red)
