Jakarta, sidikbangsa.com – Dinamika politik nasional kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan mengenai dugaan adanya pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi yang belakangan marak terjadi di sejumlah daerah. Pernyataan tersebut memicu beragam tanggapan, termasuk dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, yang meminta agar tudingan tersebut disertai bukti dan diproses melalui mekanisme hukum.
Dalam pidatonya saat menghadiri sebuah agenda di Gorontalo, Rabu (24/6/2026), Presiden Prabowo mengaku mengetahui siapa saja pihak yang diduga menjadi aktor intelektual maupun penyandang dana di balik aksi-aksi demonstrasi.
Menurut Prabowo, terdapat kelompok tertentu yang disebutnya sengaja menggerakkan demonstrasi karena tidak menyukai berbagai kebijakan pemerintah. Bahkan, ia menyebut sebagian peserta aksi diduga tidak memahami substansi demonstrasi yang mereka ikuti.
“Hati-hati, saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Saya tahu itu. Ditanya anak-anak demo, tidak mengerti. Mau demo apa? Ya… kami dibayar Rp200 ribu,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Presiden juga menilai pihak-pihak yang diduga membiayai aksi tersebut merupakan kelompok yang merasa kepentingannya terganggu akibat berbagai langkah pemerintah dalam melakukan pembenahan dan pemberantasan praktik korupsi.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan memicu diskusi luas mengenai kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum serta dugaan adanya mobilisasi massa dalam aksi demonstrasi.
Ganjar: Jika Ada Bukti, Ungkap Secara Terbuka
Menanggapi pernyataan Presiden, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meminta agar informasi mengenai dugaan pendanaan demonstrasi tidak berhenti sebagai pernyataan politik semata.
Ganjar menilai apabila Presiden memang telah mengantongi data maupun bukti yang kuat, maka sebaiknya identitas pihak-pihak yang diduga menjadi dalang pendanaan aksi segera dibuka kepada publik dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Demokrasi membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar dugaan atau narasi yang akhirnya menjadi polemik di tengah masyarakat,” ujar Ganjar, Kamis (25/6/2026).
Ia mengingatkan bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam menyampaikan tudingan agar tidak menimbulkan persepsi bahwa seluruh demonstrasi merupakan aksi yang dibayar.
Menurut Ganjar, demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara selama dilakukan secara damai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, tidak semua aksi unjuk rasa dapat digeneralisasi sebagai gerakan yang memiliki motif finansial.
Ganjar menegaskan masih banyak masyarakat, mahasiswa, buruh, petani maupun kelompok sipil lainnya yang turun ke jalan karena ingin menyampaikan aspirasi atas berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Soroti Janji Pemerintah
Selain menanggapi isu dugaan demonstrasi berbayar, Ganjar juga mengingatkan pemerintah agar tetap fokus pada realisasi berbagai program dan janji yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah target besar pemerintah, seperti penciptaan 19 juta lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penyelesaian berbagai persoalan pendidikan, termasuk tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Menurutnya, perhatian pemerintah sebaiknya lebih diarahkan pada penyelesaian persoalan-persoalan yang langsung dirasakan masyarakat daripada memperpanjang polemik mengenai dugaan demonstrasi berbayar tanpa disertai penjelasan yang komprehensif.
Ruang Demokrasi
Pernyataan Presiden dan respons Ganjar kembali memunculkan perdebatan mengenai batas antara kritik terhadap pemerintah dan dugaan adanya mobilisasi massa untuk kepentingan tertentu.
Di satu sisi, apabila benar terdapat praktik pendanaan ilegal terhadap aksi demonstrasi, penegakan hukum dinilai penting dilakukan secara transparan. Namun di sisi lain, berbagai kalangan juga mengingatkan agar hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum tetap dihormati sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Perbedaan pandangan antara pemerintah dan oposisi mengenai isu tersebut diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan, terutama apabila pemerintah mengungkap data maupun bukti yang dimaksud Presiden terkait dugaan adanya pihak yang membiayai aksi demonstrasi. (Red)
