Kota Bekasi, sidikbangsa.com – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bekasi mendampingi puluhan sopir angkutan kota (angkot) menggelar audiensi dengan DPRD Kota Bekasi di Gedung DPRD Kalimalang, Selasa (10/2/2026). Audiensi tersebut digelar untuk mengadukan dampak beroperasinya Bus Trans Bekasi Keren (Trans Beken) yang dinilai merugikan sopir angkot.
Kehadiran Organda dan para sopir angkot ini merupakan tindak lanjut dari aksi damai yang sebelumnya digelar di depan Kantor Pemerintah Kota Bekasi. Para sopir dari berbagai trayek, seperti K.25, K.30, K.01, K.10, dan K.07, secara tegas memprotes kebijakan Pemkot Bekasi yang telah meluncurkan dan mengoperasikan Trans Beken dengan rute Harapan Indah–Terminal Bekasi.
Ketua Organda Kota Bekasi, Indra Hermawan, mengatakan bahwa audiensi tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi dan keluhan para sopir angkot yang terdampak langsung sejak Trans Beken mulai beroperasi.
“Kami hari ini audiensi untuk mengadukan aspirasi teman-teman sopir angkot yang merasa sangat terdampak dari beroperasinya Trans Beken beberapa waktu lalu,” ujar Indra kepada awak media.
Menurut Indra, para sopir angkot tidak menolak kemajuan transportasi maupun modernisasi layanan angkutan umum di Kota Bekasi. Namun, kebijakan operasional Trans Beken yang belum menerapkan tarif dinilai menciptakan persaingan yang tidak sehat.
“Kami tidak alergi terhadap kemajuan. Kalau bersaing secara sehat dan Trans Beken dikenakan tarif, kami tidak akan keberatan. Yang kami minta hanya kesetaraan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sulit bagi angkot untuk bersaing ketika Trans Beken masih digratiskan dengan armada bus yang nyaman dan baru, sementara angkot beroperasi dengan kondisi armada seadanya serta tetap dibebani biaya operasional harian.
“Bagaimana mau bersaing kalau bus Trans Beken gratis, armadanya bagus, sementara sopir angkot harus setor dan menanggung biaya sendiri,” beber Indra.
Selain soal tarif, Indra juga menyesalkan sikap Pemkot Bekasi yang dinilai tidak pernah melibatkan para pelaku transportasi lokal, termasuk Organda dan komunitas sopir angkot, dalam proses perencanaan dan pengoperasian Trans Beken.
“Tidak pernah ada dialog, tidak ada diskusi. Kami sebagai pelaku transportasi di Kota Bekasi seperti diabaikan,” katanya.
Melalui audiensi tersebut, Indra dan para sopir angkot berharap DPRD Kota Bekasi dapat memperjuangkan aspirasi mereka dan mendorong evaluasi terhadap operasional Trans Beken, khususnya terkait penetapan tarif dan dampaknya terhadap angkutan kota.
“Kami berharap DPRD mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat transportasi di Kota Bekasi. Soal rekomendasi dan langkah selanjutnya, kami serahkan sepenuhnya kepada wakil rakyat,” tutup Indra.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan sopir angkot dan Organda Kota Bekasi diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi bersama Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi. (Red)
