Jakarta, sidikbangsa.com – Hari raya Idulfitri hingga penggunaan hijab atau jilbab selama ini dikenal sebagai simbol identitas umat Islam di berbagai belahan dunia. Namun di tengah era globalisasi dan kemajemukan yang semakin kuat, sejumlah negara justru menerapkan kebijakan yang membatasi bahkan melarang praktik keagamaan maupun simbol budaya Islam di ruang publik.
Salah satu kebijakan kontroversial muncul di Tajikistan. Majelis tinggi parlemen negara tersebut, Majlisi Milli, resmi mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan apa yang mereka sebut sebagai “pakaian asing”, serta sejumlah tradisi yang berkaitan dengan perayaan Idulfitri dan Iduladha.
Aturan tersebut secara tidak langsung menargetkan jilbab dan berbagai pakaian tradisional Islam yang dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak dikenakan oleh masyarakat Tajikistan. Selain itu, undang-undang baru juga melarang tradisi idgardak, yaitu kebiasaan anak-anak berkeliling dari rumah ke rumah untuk meminta hadiah saat perayaan Idulfitri dan Iduladha.
Kebijakan pembatasan terhadap simbol-simbol Islam di Tajikistan sebenarnya bukan hal baru. Sejak 2007, Kementerian Pendidikan Tajikistan telah melarang penggunaan pakaian Islami di sekolah-sekolah. Ironisnya, kebijakan ini diterapkan di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Diperkirakan sekitar 95 hingga 98 persen warga Tajikistan memeluk agama Islam.
Pembatasan Juga Muncul di Spanyol
Sementara itu di Spanyol, polemik serupa muncul di kota Jumilla, wilayah Murcia. Melansir laporan Deutsche Welle, ombudsman Spanyol tengah menyelidiki kebijakan pemerintah kota yang melarang penggunaan fasilitas publik seperti pusat komunitas dan arena olahraga untuk kegiatan keagamaan tertentu.
Larangan tersebut mencakup berbagai kegiatan sosial, budaya, hingga perayaan keagamaan yang tidak berkaitan langsung dengan pemerintah kota, termasuk perayaan Idulfitri dan Iduladha.
Kebijakan itu disahkan oleh pemerintah kota yang dipimpin Partai Rakyat setelah adanya usulan dari partai sayap kanan Vox. Pemerintah kota beralasan aturan tersebut dibuat untuk menjaga nilai serta identitas budaya lokal.
Namun keputusan tersebut menuai kritik keras dari berbagai organisasi Muslim di Spanyol yang menilai kebijakan itu bersifat diskriminatif.
Presiden Federasi Organisasi Islam Spanyol, Mounir Benjelloun Andaloussi Azhari, menyebut pembatasan tersebut sebagai bentuk Islamofobia. Senada dengan itu, sekretaris Persatuan Komunitas Islam Spanyol, Mohamed El Ghaidouni, menyatakan kebijakan tersebut merupakan contoh Islamofobia yang terinstitusionalisasi.
Di sisi lain, partai Vox justru menyambut baik langkah tersebut melalui media sosial. Pemimpin partai, Santiago Abascal, menyatakan bahwa kebijakan itu merupakan langkah awal untuk melarang festival Islam di ruang publik Spanyol.
“Spanyol adalah dan akan selamanya menjadi tanah dengan akar Kristen,” tulisnya. Ia juga menambahkan bahwa ruang publik perlu dilindungi dari praktik yang dianggap asing bagi budaya lokal.
Abascal bahkan menyinggung sejarah Al-Andalus, wilayah Spanyol yang pernah berada di bawah kekuasaan Islam hingga akhirnya jatuh pada tahun Reconquista 1492 ketika kerajaan Katolik merebut kembali wilayah tersebut.
Ombudsman Minta Klarifikasi
Menanggapi polemik tersebut, ombudsman Spanyol meminta klarifikasi kepada pemerintah kota Jumilla mengenai bagaimana kebijakan itu tetap menjamin hak kelompok agama untuk menjalankan ibadah dan aktivitas keagamaan di ruang publik.
Sebagai informasi, sekitar 1.500 Muslim tinggal di kota tersebut dari total populasi sekitar 27.000 penduduk.
Kasus di Tajikistan dan Spanyol ini kembali memunculkan perdebatan global mengenai batas antara perlindungan identitas budaya lokal dan kebebasan beragama, terutama di tengah dunia yang semakin plural dan saling terhubung. (Red)
