Jakarta, sidikbangsa.com – Optimisme yang disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa saat pertama kali dilantik sebagai Menteri Keuangan kini menuai sorotan. Pernyataan bahwa ekonomi Indonesia akan “cerah” dalam waktu tiga bulan dinilai belum tercermin dalam realitas kebijakan fiskal, terutama pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Di awal masa jabatannya, Purbaya memberi harapan besar kepada publik bahwa kondisi ekonomi akan membaik secara signifikan. Istilah “cerah” yang ia gunakan setidaknya dipahami masyarakat sebagai perbaikan nyata mulai dari daya beli yang meningkat hingga beban ekonomi yang berkurang, berbeda dengan masa kepemimpinan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati.
Namun, realitas menunjukkan tantangan yang tak ringan. Secara makro, APBN 2026 tetap dirancang defisit sebesar Rp638,8 triliun atau setara 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meski masih dalam batas aman sesuai regulasi, angka ini memunculkan pertanyaan terkait konsistensi pernyataan pemerintah soal penguatan fiskal.
Kritik juga muncul karena pernyataan Menkeu dinilai kontradiktif. Di satu sisi, ia menyebut mampu menekan defisit, namun di sisi lain mengingatkan bahwa tanpa defisit, ekonomi bisa “semrawut” bahkan menyerupai krisis Krisis moneter Asia 1998. Narasi ini dianggap sebagian kalangan sebagai bentuk ketidakpastian arah kebijakan.
Tak hanya itu, struktur belanja negara juga menjadi sorotan. Alokasi untuk pemerintah pusat meningkat menjadi Rp3.147,7 triliun, sementara transfer ke daerah justru menurun signifikan menjadi Rp650 triliun dari sebelumnya Rp919,9 triliun pada 2025. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pembangunan daerah dan memperlebar ketimpangan.
Di sisi lain, kinerja awal tahun juga belum menunjukkan perbaikan. Hingga Februari 2026, defisit APBN tercatat mencapai Rp135,7 triliun. Bahkan, dalam dua bulan pertama tahun ini, defisit melonjak hingga 342,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp30,7 triliun.
Situasi ini memperkuat keraguan publik terhadap efektivitas pergantian Menteri Keuangan. Harapan adanya terobosan baru dalam pengelolaan fiskal dinilai belum terlihat signifikan. Alih-alih memperbaiki struktur anggaran, defisit justru berpotensi berlanjut tanpa solusi konkret.
Dengan berbagai indikator tersebut, publik kini menunggu langkah nyata pemerintah bukan sekadar pernyataan optimistis untuk memastikan pengelolaan APBN benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Red)
