“KPK Terbitkan SE Pencegahan Korupsi SPMB 2026, Kota Bekasi Tegaskan Komitmen Wujudkan Penerimaan Murid Baru Yang Bersih dan Berintegritas”
Kota Bekasi, sidikbangsa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kembali menunjukkan keseriusannya dalam menjaga integritas sektor pendidikan nasional. Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), KPK menegaskan bahwa proses penerimaan peserta didik baru harus terbebas dari segala bentuk praktik korupsi, gratifikasi, pungutan liar, maupun penyalahgunaan kewenangan.
Langkah strategis ini diambil untuk memastikan seluruh tahapan SPMB di Indonesia berlangsung secara efisien, transparan, objektif, adil, dan akuntabel, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional yang berkeadilan.
Surat Edaran yang ditandatangani secara digital oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, pada 25 Mei 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, hingga para kepala satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
KPK menegaskan bahwa pengawasan dan pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan pada saat proses seleksi berlangsung, melainkan mencakup seluruh rangkaian kegiatan sebelum, selama, hingga setelah pelaksanaan SPMB.
Pendidikan Harus Menjadi Zona Integritas
Dalam surat edaran tersebut, KPK menekankan bahwa dunia pendidikan harus menjadi salah satu garda terdepan dalam membangun budaya antikorupsi. Sekolah dan seluruh aparatur pendidikan diharapkan mampu menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan profesionalisme.
KPK mengingatkan bahwa praktik gratifikasi yang selama ini sering dianggap sebagai bentuk “ucapan terima kasih” atau “tanda syukur” tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum apabila berkaitan dengan jabatan dan kewenangan yang dimiliki penyelenggara negara maupun aparatur pendidikan.
Karena itu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai non-ASN, guru, tenaga kependidikan, maupun pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan SPMB diwajibkan menjaga independensi serta menghindari segala bentuk konflik kepentingan yang dapat mencederai prinsip keadilan dalam penerimaan peserta didik baru.
KPK Tegaskan Larangan Meminta dan Menerima Gratifikasi
Dalam poin penting surat edaran tersebut, KPK secara tegas melarang setiap aparatur pendidikan meminta, menerima maupun memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan proses SPMB.
Tidak hanya itu, permintaan uang, hadiah, bingkisan, fasilitas, maupun bentuk pemberian lainnya kepada masyarakat atas nama pribadi ataupun institusi pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tertulis ataupun lisan, merupakan tindakan yang dilarang dan berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.
KPK juga mengingatkan bahwa seluruh proses seleksi harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah, tanpa adanya intervensi, titipan, praktik percaloan, maupun bentuk penyimpangan lainnya yang dapat merugikan hak calon peserta didik.
Aparatur Wajib Melapor Jika Menerima Gratifikasi
Sebagai bentuk penguatan sistem pengawasan, KPK mewajibkan setiap aparatur yang menerima gratifikasi terkait jabatan untuk melaporkannya paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.
Pelaporan dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) yang dikelola KPK.
Sementara itu, untuk gratifikasi berupa makanan atau minuman yang mudah rusak maupun kedaluwarsa, penerima diperbolehkan menyalurkannya terlebih dahulu kepada panti asuhan, panti sosial, atau pihak yang membutuhkan sebagai bantuan sosial. Namun demikian, pelaporan kepada KPK tetap wajib dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.
Kota Bekasi Siap Kawal SPMB Bersih dan Bebas Pungli
Menanggapi terbitnya Surat Edaran KPK tersebut, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan SPMB Tahun 2026.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Chondro Wibhowo, M.S., S.E., menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen menjadikan pelaksanaan SPMB sebagai proses yang bersih, transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Dinas Pendidikan Kota Bekasi mendukung penuh Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2026. Seluruh proses SPMB harus berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Kami mengimbau seluruh jajaran pendidikan, baik ASN maupun non-ASN, untuk tidak melakukan maupun menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun. Masyarakat juga kami harapkan tidak memberikan hadiah atau imbalan kepada pihak sekolah karena seluruh proses seleksi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Chondro Wibhowo.
Menurutnya, integritas merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Oleh sebab itu, seluruh pihak harus bersama-sama menjaga pelaksanaan SPMB agar benar-benar memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik tanpa diskriminasi maupun perlakuan istimewa.
Pengawasan Diperketat, Kanal Pengaduan Dibuka
Sebagai bentuk pengawasan dan transparansi, Dinas Pendidikan Kota Bekasi juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran dalam proses SPMB.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait indikasi pungutan liar, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, percaloan, manipulasi data, maupun praktik lain yang bertentangan dengan prinsip integritas melalui WA Center Dinas Pendidikan Kota Bekasi di nomor 08119122939.
Pemerintah Kota Bekasi memastikan setiap laporan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut guna menjaga kredibilitas pelaksanaan SPMB.
Membangun Kepercayaan Publik Melalui SPMB yang Berintegritas
Terbitnya Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pendidikan yang bersih dan bebas korupsi. SPMB bukan sekadar proses administratif penerimaan siswa baru, melainkan pintu awal dalam mewujudkan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak bangsa.
Keberhasilan pelaksanaan SPMB yang transparan dan bebas gratifikasi akan menjadi cerminan hadirnya negara dalam menjamin hak pendidikan setiap warga negara tanpa adanya praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan masyarakat.
KPK juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan SPMB dan berani melaporkan apabila menemukan indikasi korupsi maupun gratifikasi. Untuk konsultasi dan pelaporan, masyarakat dapat menghubungi layanan informasi publik KPK melalui nomor 198 atau WhatsApp +62811145575.
Dengan sinergi antara pemerintah, sekolah, orang tua, masyarakat, dan aparat penegak hukum, pelaksanaan SPMB Tahun 2026 diharapkan menjadi contoh nyata penyelenggaraan pendidikan yang jujur, bersih, transparan, serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi peserta didik Indonesia. (Sof/Red)
