Kota Bekasi, sidikbangsa.com — KONI Kota Bekasi kembali menjadi sorotan publik. Aktivitas organisasi olahraga tersebut disebut mengalami stagnasi setelah Ketua KONI yang juga Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dikabarkan sudah lama tidak terlihat berkantor sejak memimpin Pemerintah Kota Bekasi.
Sorotan juga mengarah kepada Sekretaris KONI Kota Bekasi, Arwani, yang saat ini merangkap jabatan sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait efektivitas kepemimpinan dan tata kelola organisasi olahraga terbesar di Kota Bekasi itu.
Informasi tersebut diungkapkan oleh sumber internal yang menyebut aktivitas kantor KONI Kota Bekasi kini nyaris tidak berjalan normal seperti sebelumnya.
“Sudah lama Ketua dan Sekretaris nggak pernah ke kantor,” ujar salah seorang staf internal yang meminta identitasnya dirahasiakan, Kamis (30/4/2026).
Menurut sumber tersebut, minimnya aktivitas pimpinan turut berdampak terhadap operasional organisasi sehari-hari. Bahkan, kendaraan operasional KONI disebut sudah lama tidak digunakan.
“Mobil operasional KONI juga sudah lama nggak jalan. Nggak tahu rusak atau nggak ada bensin,” katanya.Tak hanya persoalan kehadiran pimpinan, kondisi serupa juga disebut terjadi di kalangan pengurus organisasi. Sejumlah pengurus dikabarkan jarang terlihat aktif di kantor, namun tetap menerima transfer gaji rutin setiap bulan.
“Pengurus juga banyak yang jarang hadir, tapi gaji bulanan tetap ditransfer,” tambah sumber tersebut.
Situasi ini memicu tanda tanya besar terkait transparansi pengelolaan organisasi serta penggunaan anggaran di tubuh KONI Kota Bekasi. Apalagi, Kota Bekasi saat ini tengah dipersiapkan sebagai salah satu tuan rumah ajang olahraga bergengsi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026.
Sejumlah pihak menilai rangkap jabatan yang diemban pimpinan KONI berpotensi memecah fokus dalam pembinaan olahraga daerah. Di sisi lain, dugaan minimnya kehadiran pengurus namun tetap menerima gaji menjadi sorotan serius menyangkut akuntabilitas dan profesionalisme organisasi.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat berdampak terhadap pembinaan atlet dan kesiapan Kota Bekasi menghadapi Porprov Jabar 2026. Pasalnya, KONI memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan cabang olahraga, pembinaan atlet, hingga pengelolaan anggaran pembinaan prestasi.
“Kalau organisasi tidak berjalan maksimal, tentu pembinaan atlet juga bisa terganggu. Ini harus jadi perhatian serius,” ujar salah satu pemerhati olahraga di Kota Bekasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KONI Kota Bekasi maupun Pemerintah Kota Bekasi terkait berbagai persoalan yang mencuat tersebut.
Publik kini menanti langkah evaluasi dan penjelasan terbuka dari pengurus KONI Kota Bekasi agar polemik ini tidak semakin mengganggu persiapan olahraga daerah serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan organisasi olahraga di Kota Bekasi. (Red)
