Jakarta, sidilbangsa.com – Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi akhirnya buka suara terkait wacana penerapan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta setelah libur panjang Lebaran 2026.
Prasetyo menegaskan, kebijakan tersebut tidak akan diberlakukan secara menyeluruh. Sejumlah sektor vital seperti pelayanan publik, industri, dan perdagangan dipastikan berpotensi tidak masuk dalam skema WFH karena membutuhkan kehadiran fisik dan interaksi langsung.
“Makanya minta waktu untuk itu kita matangkan. Mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat,” ujar Prasetyo kepada awak media, Sabtu (21/3/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini masih mengkaji secara komprehensif berbagai aspek sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah dampak terhadap sektor ekonomi informal, yang sebelumnya sempat terpukul saat kebijakan serupa diterapkan pada masa Pandemi COVID-19.
Menurut Prasetyo, pemerintah tidak ingin kebijakan efisiensi justru menimbulkan efek domino terhadap pelaku usaha kecil dan aktivitas ekonomi masyarakat di lapangan.
Di sisi lain, wacana WFH ini juga dikaitkan dengan upaya efisiensi energi, khususnya penghematan bahan bakar minyak (BBM). Langkah tersebut dinilai relevan di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan minyak dunia.
Meski demikian, Prasetyo memastikan kondisi pasokan energi nasional masih dalam aman.
“Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM, insyaallah pasokan BBM tidak ada masalah, aman. Namun kita ingin menjadikan momentum ini bagian untuk kita mengoreksi diri, memperbaiki diri, dan mengefisienkan diri,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan WFH pasca-Lebaran berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap penghematan anggaran negara. (Red)
