Bandung, sidikbangsa.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluapkan kemarahannya saat melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Jalan Radjiman, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026).
Kedatangan orang nomor satu di Jawa Barat yang akrab disapa KDM itu bukan tanpa alasan. Ia turun langsung ke lapangan setelah gelombang keluhan masyarakat terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 terus bermunculan. Mulai dari aplikasi yang sulit diakses, server yang kerap mengalami gangguan, hingga proses pendaftaran yang dinilai membingungkan para orang tua calon peserta didik.
Suasana di lingkungan Kantor Disdik Jabar mendadak riuh saat Dedi tiba. Puluhan orang tua siswa yang sudah menunggu langsung mengerubuti gubernur dan menyampaikan berbagai keluhan yang mereka alami selama proses pendaftaran berlangsung.
Sebagian besar aduan yang diterima berkaitan dengan gangguan teknis aplikasi SPMB yang dinilai tidak siap menghadapi tingginya jumlah pengguna. Kondisi tersebut membuat banyak orang tua khawatir anak-anak mereka kehilangan kesempatan memperoleh kursi di sekolah negeri.
KDM Tegaskan Persoalan Bukan pada Aturan, Melainkan Sistem Aplikasi
Di hadapan para orang tua dan jajaran Dinas Pendidikan, Dedi menegaskan bahwa kekacauan yang terjadi bukan disebabkan oleh regulasi maupun kebijakan penerimaan siswa baru yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, akar persoalan justru berada pada sistem teknologi informasi yang digunakan dalam pelaksanaan SPMB tahun ini.
Ia mengaku kecewa karena sistem aplikasi yang sebelumnya telah digunakan dan relatif berjalan baik justru tidak disempurnakan. Sebaliknya, ada pihak yang memilih membangun sistem baru dari awal sehingga menimbulkan berbagai persoalan teknis di lapangan.
“Masalahnya bukan pada aturan. Yang bermasalah adalah aplikasinya. Ini persoalan teknis yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal,” tegas Dedi.
Sebut Ada “Cacat Produksi”, Developer Aplikasi Akan Dipanggil
Kekecewaan Dedi semakin memuncak ketika mengetahui bahwa pembangunan aplikasi dilakukan tanpa mekanisme yang menurutnya tepat.
Ia mempertanyakan mengapa pengembangan sistem dilakukan oleh pihak yang tidak melalui koordinasi optimal dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang teknologi informasi.
Karena itu, Dedi memastikan akan memanggil pihak pengembang atau developer aplikasi guna meminta pertanggungjawaban atas kekacauan yang terjadi.
“Makanya hari ini saya ingin panggil yang menggunakan aplikasinya, yang membuatnya. Karena ketentuan gubernur, seharusnya aplikasi tidak dibuat oleh dinas teknis. Aplikasi itu harus dibuat atau terintegrasi oleh Diskominfo,” ujar Dedi dengan nada tinggi.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sistem digital yang digunakan dalam layanan publik, khususnya di sektor pendidikan.
Evaluasi Total Sistem IT SPMB
Dedi menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan menutup mata terhadap persoalan yang sedang terjadi. Ia memastikan evaluasi besar-besaran akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang pada tahun-tahun mendatang.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan layanan publik yang profesional, transparan, dan bebas dari gangguan teknis yang merugikan.
Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam perancangan, pengadaan, hingga pengoperasian aplikasi akan dimintai keterangan.
“Saya ingin tahu siapa yang bertanggung jawab. Ini harus dibuka secara terang. Masyarakat jangan menjadi korban akibat sistem yang tidak siap digunakan,” ujarnya.
Di tengah suasana yang penuh keluhan dan kecemasan para orang tua, Dedi berupaya menenangkan masyarakat dengan memastikan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah perbaikan.
Tantang Warga Bongkar Praktik Jual Beli Kursi
Selain menyoroti persoalan aplikasi yang bermasalah, Dedi juga menanggapi berbagai isu yang setiap tahun selalu muncul dalam proses penerimaan siswa baru, yakni dugaan praktik jual beli kursi dan permainan oknum dalam penerimaan peserta didik.
Dengan nada tegas, ia menantang masyarakat untuk tidak hanya menyebarkan isu melalui media sosial, tetapi berani melapor secara resmi dengan bukti yang jelas.
Menurut Dedi, seluruh laporan yang disertai data valid akan ditindaklanjuti dan diproses melalui jalur hukum tanpa pandang bulu.
“Di mana? Sebutin. Jangan isu. Sebutin siapa yang jual beli, siapa gurunya, siapa pejabatnya. Laporin saja. Kalau ada bukti, proses hukum,” kata Dedi.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba memanfaatkan momentum penerimaan siswa baru untuk mencari keuntungan pribadi melalui praktik-praktik curang.
Anak Pejabat Pun Banyak yang Tidak Lolos
Dalam kesempatan itu, Dedi juga membantah anggapan bahwa sistem penerimaan siswa baru memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu, termasuk keluarga pejabat.
Ia menegaskan bahwa mekanisme seleksi yang diterapkan berlaku sama bagi seluruh warga Jawa Barat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun status jabatan orang tua.
Sebagai bukti, Dedi menyebut banyak anak pejabat yang tetap tidak diterima di sekolah tujuan karena harus mengikuti mekanisme seleksi yang berlaku.
“Sudah jelas, anak pejabat saja banyak yang tidak lulus,” ujarnya.
Sorotan Publik terhadap Transformasi Digital Pendidikan
Kisruh SPMB 2026 menjadi ujian serius bagi upaya transformasi digital layanan pendidikan di Jawa Barat. Di satu sisi, digitalisasi diharapkan mampu menghadirkan proses penerimaan siswa yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Namun di sisi lain, gangguan sistem yang terjadi justru memunculkan keresahan di tengah masyarakat.
Langkah tegas Gubernur Dedi Mulyadi yang turun langsung ke lapangan dan meminta pertanggungjawaban pihak terkait dinilai menjadi bentuk respons cepat terhadap keresahan publik.
Kini masyarakat menunggu hasil evaluasi yang dijanjikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk kemungkinan adanya sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab atas gangguan sistem yang menyebabkan ribuan calon peserta didik dan orang tua mengalami kepanikan selama proses SPMB 2026 berlangsung. (Pas/Red)
