Magetan, sidikbangsa.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Magetan, Dezi Septiapermana, resmi dicopot dari jabatannya oleh Jaksa Agung RI. Pencopotan tersebut telah dilakukan sejak Senin, 19 Januari 2026, jauh sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Agus Sahat, membenarkan pencopotan tersebut dan menegaskan bahwa proses pergantian jabatan sudah berjalan sebelum mencuatnya isu OTT di wilayah Madiun Raya.
“Pencopotan sudah dilaksanakan 19 Januari 2026 lalu, sebelum berita KPK OTT Wali Kota Madiun. Penggantinya sudah ada,” ujar Agus saat dikonfirmasi detikJatim, Minggu (24/1/2026).
Agus menjelaskan, Dezi Septiapermana baru menjabat sekitar tiga bulan sebagai Kajari Magetan. Ia dilantik menggantikan Yuana Nurshiyam pada 31 Oktober 2025. Singkatnya masa jabatan tersebut kini menjadi sorotan publik, seiring langkah cepat Kejaksaan Agung melakukan pengamanan internal.
Untuk sementara, posisi Kajari Magetan kini diisi oleh Farkhan Junaedi, Koordinator Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Farkhan akan melanjutkan seluruh tugas dan fungsi yang sebelumnya dijalankan Dezi.
“Beliau (Farkhan) di Kejagung saat ini,” tandas Agus.
Sebelumnya, Kejaksaan RI melalui Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) dan Tim Satuan Tugas Intelijen Reformasi Inovasi (SIRI) melakukan pengamanan terhadap Dezi Septiapermana. Langkah tersebut dibenarkan langsung oleh Kajati Jatim.
“Benar, yang datang Tim PAM SDO dan Tim SIRI,” kata Agus.
Pengamanan terhadap Dezi diketahui telah dilakukan sejak Kamis (16/1/2026) atau beberapa hari sebelum KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun. Setelah diamankan, Dezi langsung dibawa ke Kantor Kejaksaan Agung di Jakarta melalui jalur Solo.
“Langsung dibawa ke Jakarta lewat Solo. Kejadiannya sebelum KPK OTT Wali Kota Madiun,” jelas Agus.
Hingga kini, Kejaksaan Agung belum merinci secara terbuka alasan pencopotan dan pengamanan terhadap Dezi Septiapermana. Namun, langkah cepat dan tertutup tersebut menegaskan adanya pengawasan ketat internal Kejaksaan, khususnya di tengah sorotan publik terhadap penegakan hukum di Jawa Timur. (Red)
