Bandung, sidikbangsa.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya buka suara terkait isu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang disebut-sebut akan melepas saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka. Dedi menegaskan kabar tersebut tidak benar. Pemprov Jabar, kata dia, tidak memiliki rencana menjual saham BIJB, melainkan tengah mengkaji skema tukar guling aset (ruislag) dengan pemerintah pusat.
Menurut Dedi, wacana tukar aset itu muncul dari hasil pembahasan intensif dengan pemerintah pusat. Pertimbangannya tak lepas dari beban fiskal APBD Jawa Barat yang setiap tahun harus menanggung biaya operasional BIJB Kertajati dalam jumlah besar.
“Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, melihat bahwa APBD provinsi menanggung beban fiskal yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional,” ujar Dedi, Jumat (23/1/2026).
Dedi menyebut hingga kini belum ada kepastian bahwa BIJB Kertajati bisa beroperasi secara optimal dan mandiri secara finansial. Pendapatan bandara tersebut dinilai belum mampu menutup biaya operasionalnya sendiri.
“Kepastian Kertajati bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan uang untuk operasional itu sampai sekarang belum terlihat,” katanya.
Ia juga menyinggung persoalan ketidaksinkronan kebijakan transportasi nasional. Di satu sisi, pemerintah mendorong maskapai dan penumpang beralih ke Kertajati. Namun di sisi lain, Bandara Halim Perdanakusuma tetap beroperasi, ditambah hadirnya Kereta Cepat Whoosh yang menghubungkan Jakarta–Bandung.
“Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh, kemudian Halim tetap buka. Ya orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati,” tegas Dedi.
Berangkat dari kondisi tersebut, Dedi mengusulkan alih fungsi kawasan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan nasional. Bahkan, usulan itu disebut telah mendapat respons positif dari Presiden RI Prabowo Subianto.
“Saya mengusulkan kawasan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ini mendapat respons positif, sehingga Presiden memiliki harapan Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara,” ungkapnya.
Dedi mengaku komunikasi dengan pemerintah pusat sudah berjalan, termasuk dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menteri Pertahanan. Saat ini, prosesnya tinggal menunggu keputusan dan opsi final yang akan dipilih pemerintah pusat.
“Saya sudah bertemu Mensesneg, juga sudah berkoordinasi dengan Menhan. Sekarang tinggal menunggu opsinya saja,” ujarnya.
Adapun skema yang ditawarkan Pemprov Jabar adalah tukar guling aset, di mana BIJB Kertajati diserahkan menjadi aset pemerintah pusat. Sebagai gantinya, Pemprov Jabar mengusulkan agar Bandara Husein Sastranegara, kawasan PT Dirgantara Indonesia (PT DI), dan area sekitarnya diserahkan kepada pemerintah daerah.
“Opsi saya adalah tukar aset. Husein, PT DI, dan sekitarnya diserahkan ke Pemprov, sedangkan Kertajati diserahkan ke pemerintah pusat,” jelas Dedi.
Dengan pengelolaan Bandara Husein Sastranegara, Dedi menilai Pemprov Jabar dapat bergerak lebih cepat dalam pengembangan karena infrastruktur dan pasar sudah terbentuk.
“Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama untuk membenahinya. Misalnya, jika landasan pacu ditambah, dalam waktu singkat pasti ramai,” katanya.
Dedi kembali menegaskan bahwa skema tersebut bukan penjualan aset, melainkan murni pertukaran antar pemerintah.
“Bukan jual aset, tapi tukar. Jadi kita mengelola Husein, Kertajati diserahkan ke pusat,” tegasnya.
Soal potensi perbedaan nilai aset antara BIJB Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara, Dedi menyebut hal itu dapat diselesaikan melalui mekanisme penilaian independen.
“Tinggal dihitung saja. Nilai aset di Bandung tentu berbeda, tapi itu bisa diselesaikan lewat appraisal. Ini urusan sesama pemerintah, jadi relatif mudah,” ujarnya.
Ketika ditanya soal waktu realisasi, Dedi menyatakan pihaknya masih menunggu keputusan akhir dari pemerintah pusat.
“Saya menunggu pusat. Tapi dari Mensesneg sudah ada sinyal. Saya bahkan sudah diminta bertemu dengan salah satu direktur di sana,” pungkasnya. (Red)
