Jakarta, sidikbangsa.com – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Ashabul Kahfi, menyatakan dukungannya agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan suci Ramadan. Namun, ia menegaskan pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara kaku dan administratif semata, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi puasa dan kebutuhan nyata masyarakat.
“Kami di Komisi IX pada dasarnya setuju MBG tetap berjalan saat puasa, tetapi dengan catatan kuat bahwa pelaksanaannya tidak boleh bersifat administratif semata,” ujar Ashabul kepada wartawan, Kamis (22/1/2026).
Ashabul menyoroti pengalaman pelaksanaan MBG pada Ramadan tahun lalu yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan. Menurutnya, sejumlah tantangan krusial harus menjadi bahan evaluasi agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat.
“Evaluasi pelaksanaan MBG pada bulan puasa tahun lalu menunjukkan bahwa tantangan utamanya ada pada distribusi, daya simpan makanan, serta penerimaan masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, Komisi IX DPR RI mendorong agar kebijakan MBG selama Ramadan tidak diseragamkan secara kaku di seluruh daerah. Pemerintah diminta memberikan ruang adaptasi yang luas sesuai dengan kondisi geografis, budaya lokal, serta kesiapan satuan pelaksana di lapangan.
“Kami mendorong agar kebijakan ini tidak dipaksakan seragam, melainkan fleksibel dan kontekstual, menyesuaikan dengan kondisi daerah, budaya lokal, dan kesiapan pelaksana,” tegas Ashabul.
Ia juga mengusulkan agar mekanisme distribusi MBG selama Ramadan dibuat lebih fleksibel. Salah satu opsinya adalah menyesuaikan waktu pembagian atau bentuk makanan agar lebih aman dikonsumsi saat berbuka maupun sahur.
“Masukan kami kepada Badan Gizi Nasional (BGN), pelaksanaan MBG di bulan puasa harus lebih menekankan prinsip fleksibilitas dan kebermanfaatan nyata. Misalnya, distribusi dilakukan menjelang berbuka atau dalam bentuk makanan yang bisa dibawa pulang dengan aman,” paparnya.
Tak hanya soal distribusi, Ashabul turut menekankan pentingnya perancangan menu khusus selama Ramadan. Ia mengingatkan agar menu MBG tidak sekadar memindahkan menu reguler ke jam berbeda, melainkan disusun dengan mempertimbangkan ketahanan makanan dan kecukupan gizi.
“Menu MBG di bulan puasa harus dirancang secara khusus, bukan sekadar menu reguler yang digeser waktunya,” ujarnya.
Menurutnya, menu yang diberikan sebaiknya berupa makanan yang tidak mudah basi, tahan lebih lama, namun tetap memenuhi standar gizi seimbang.
“Terutama kandungan protein, serat, dan energi yang cukup untuk kebutuhan berbuka maupun sahur,” tambahnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program MBG tetap dilaksanakan selama bulan Ramadan dengan skema yang disesuaikan kondisi daerah. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa di wilayah dengan mayoritas penduduk berpuasa, MBG akan dibagikan dalam bentuk makanan siap santap untuk dibawa pulang.
“Di daerah yang mayoritas berpuasa, makanan siap santap diberikan di jam sekolah untuk dibawa pulang dan dikonsumsi saat buka,” kata Dadan, Kamis (22/1).
Sementara itu, di daerah dengan mayoritas masyarakat tidak berpuasa, skema MBG tetap berjalan normal seperti hari biasa. Bahkan, di wilayah mayoritas Muslim, siswa yang tidak berpuasa tetap diberi pilihan.
“Siswa yang tidak berpuasa bisa memilih untuk mengonsumsi MBG di sekolah atau dibawa pulang. Untuk daerah yang mayoritas tidak berpuasa, pelayanan tetap normal,” pungkasnya. (Red)
