Jakarta, sidikbangsa.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum menindak tegas korporasi maupun pihak-pihak yang terbukti menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan sejumlah wilayah lainnya.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, terutama jika aktivitasnya berkontribusi terhadap terjadinya maupun meluasnya karhutla.
“Iya harus, harus kita tindak ya. Akan kita tindak. Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum dan peraturan,” kata Prabowo usai memimpin penanganan karhutla Kalimantan Tengah di Posko Udara Aju, Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Sabtu (22/8/2026).
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menyasar aspek penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Presiden meyakini Indonesia mampu mengendalikan karhutla yang saat ini terjadi di Kalimantan maupun provinsi lainnya. Keyakinan itu didasarkan pada pengalaman pemerintah dalam menghadapi karhutla pada tahun-tahun sebelumnya yang menurutnya memiliki skala lebih parah.
“Jadi saya berharap kita segera bisa kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah, tahun-tahun yang dulu, sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi,” ujar Prabowo.
Fokus Hentikan Perluasan Titik Api
Sebelumnya, Prabowo meninjau langsung kondisi karhutla di Pontianak, Kalimantan Barat, sebelum bertolak ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di sana, dia memimpin rapat penanganan karhutla bersama jajaran pemerintah dan pihak terkait.
Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan pentingnya langkah cepat untuk mencegah titik api bertambah dan meluas. Menurut dia, seluruh jajaran harus bergerak secara terkoordinasi agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
“Saya kira ya kita, saya sudah lihat situasi, kita ikuti terus, kita ambil langkah-langkah mitigasi. Yang penting kita segera hentikan perluasan, penambahan titik api. Alhamdulillah ini berjalan terus,” katanya.
Pemerintah, lanjut Prabowo, terus memperkuat operasi di lapangan dengan menambah peralatan, personel, serta kebutuhan logistik untuk mempercepat proses pemadaman.
Helikopter hingga Mesin Bor Dikerahkan
Sejumlah peralatan pendukung telah ditambah, termasuk helikopter untuk operasi water bombing serta mesin bor yang digunakan untuk mencari dan menyediakan sumber air di lokasi yang sulit dijangkau.
Prabowo mengatakan kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan terus dipenuhi secara bertahap.
“Semua pejabat melaporkan kebutuhan-kebutuhannya, kita berusaha penuhi. Tiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhilah,” tuturnya.
Langkah tersebut menunjukkan pemerintah tidak hanya mengandalkan pemadaman dari darat, tetapi juga memperkuat operasi udara untuk menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit ditangani secara konvensional.
Penegakan Hukum Jadi Bagian Penting
Di sisi lain, instruksi Prabowo untuk menindak pihak yang terbukti menyebabkan karhutla mempertegas bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak semata-mata merupakan persoalan lingkungan dan bencana, tetapi juga berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap hukum.
Korporasi maupun individu yang terbukti melakukan pembakaran atau aktivitas lain yang menyebabkan terjadinya karhutla dapat menghadapi proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah kini menghadapi dua pekerjaan besar sekaligus, yakni memastikan api segera dikendalikan agar tidak meluas dan mengusut dugaan pelanggaran yang berada di balik munculnya kebakaran.
Dengan pengerahan tambahan helikopter, peralatan pemadaman, mesin bor, serta penguatan mitigasi di lapangan, Prabowo berharap perluasan titik api dapat segera dihentikan.
Presiden juga menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki pengalaman, kemampuan, dan sumber daya untuk menghadapi ancaman karhutla. Namun, keberhasilan penanganan tidak hanya ditentukan oleh cepatnya api dipadamkan, melainkan juga oleh ketegasan negara memastikan tidak ada pihak yang dengan sengaja maupun karena kelalaiannya menyebabkan kawasan hutan dan lahan terbakar. (Red)
