Kota Bekasi, sidikbangsa.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memperkuat strategi komunikasi publik melalui peningkatan kapasitas para admin pengelola media sosial di lingkungan pemerintahan. Langkah ini dinilai penting agar media sosial pemerintah tidak berhenti sebagai etalase kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjadi kanal komunikasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Admin Pengelola Media Sosial yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi di Auditorium Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Kamis (20/8).
Sebanyak 125 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka merupakan admin pengelola media sosial dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan hingga kelurahan se-Kota Bekasi.
Kegiatan itu turut dihadiri Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Asisten Daerah I Kota Bekasi Lintong Dianto Putra, Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi Eka Chorid Ivo Vauzi, serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfostandi Kota Bekasi Fitrianti Ningsih.
Dalam arahannya, Tri Adhianto menegaskan bahwa perkembangan teknologi dan tingginya penggunaan media sosial harus direspons pemerintah dengan pola komunikasi yang lebih terbuka, cepat dan dekat dengan masyarakat.
Menurutnya, media sosial pemerintah tidak boleh hanya digunakan untuk mempublikasikan agenda kepala daerah maupun aktivitas OPD. Lebih dari itu, kanal digital pemerintah harus mampu menjadi ruang interaksi yang memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan warga sekaligus merespons berbagai persoalan pelayanan publik.
“Seluruh OPD harus semakin dekat dengan masyarakat, terutama melalui media sosial. Berikan informasi-informasi yang memang dibutuhkan masyarakat, dan yang paling penting adalah mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Media sosial harus menjadi penyambung antara instansi pemerintah dengan masyarakat,” ujar Tri Adhianto.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa komunikasi publik pemerintah harus bergeser dari pola satu arah menuju komunikasi yang lebih interaktif. Informasi yang disampaikan bukan sekadar apa yang telah dilakukan pemerintah, tetapi juga harus menjawab apa yang ingin diketahui, dibutuhkan dan dikeluhkan masyarakat.
Tri Adhianto juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak terjebak pada anggapan bahwa pelayanan yang diberikan sudah cukup. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terus berkembang sehingga pemerintah harus terus melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan.
“Jangan pernah merasa bahwa kita sudah paling melayani masyarakat. Jangan pernah merasa cukup dalam melayani masyarakat, dan jangan pernah lelah untuk terus melayani masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, keberadaan admin media sosial di setiap OPD, kecamatan dan kelurahan dinilai memiliki posisi strategis. Mereka bukan hanya bertugas membuat dan mengunggah konten, tetapi juga menjadi bagian dari wajah komunikasi pemerintah di ruang digital.
Konten yang diproduksi harus memiliki nilai informasi, akurasi, kreativitas serta mampu dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Di sisi lain, admin juga dituntut responsif dalam menangkap berbagai pertanyaan, masukan maupun persoalan yang disampaikan warga melalui media sosial.
Melalui peningkatan kapasitas tersebut, Pemkot Bekasi berharap kualitas komunikasi publik di seluruh lini pemerintahan dapat semakin seragam dan profesional. Media sosial diharapkan mampu menjadi kanal informasi yang kredibel sekaligus ruang interaksi yang memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik juga menjadi bagian penting dalam menghadapi era keterbukaan informasi. Kecepatan menyampaikan informasi harus diimbangi dengan ketepatan, verifikasi dan tanggung jawab agar media sosial pemerintah tidak justru menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Dengan demikian, kegiatan yang digelar Diskominfostandi bukan sekadar pelatihan teknis bagi para admin media sosial. Lebih jauh, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun pola komunikasi pemerintahan yang lebih informatif, kreatif, responsif dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Pemkot Bekasi pun mendorong agar seluruh kanal media sosial OPD, kecamatan dan kelurahan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai jembatan komunikasi dua arah, sehingga kehadiran pemerintah di ruang digital benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Red)
