Kota Bekasi, sidikbangsa.com – Proyek peningkatan infrastruktur berupa pengaspalan Jalan Bengkong di Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, menjadi sorotan publik. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 dengan nilai mencapai lebih dari Rp2,4 miliar tersebut diduga dikerjakan tidak profesional dan berpotensi tidak memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, proyek yang memiliki panjang sekitar 1.200 meter dengan lebar kurang lebih 4 meter itu bahkan tidak dilengkapi papan informasi proyek sebagaimana diamanatkan dalam prinsip keterbukaan informasi publik dan transparansi penggunaan anggaran negara. Ketiadaan papan proyek tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai uang rakyat tersebut.
Tidak hanya soal transparansi, kualitas pekerjaan di lapangan juga menuai kritik. Sejumlah temuan visual menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian teknis dalam pelaksanaan pengaspalan. Aspal yang dihampar di atas badan jalan yang sebelumnya telah dilakukan pekerjaan rigid beton atau pengecoran tampak memiliki ketebalan yang sangat tipis.
Dari hasil pengamatan, lapisan aspal yang menutupi permukaan rigid beton diduga hanya berkisar sekitar satu sentimeter. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pekerjaan dengan dokumen perencanaan teknis maupun spesifikasi kontrak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Lebih memprihatinkan lagi, pada hampir seluruh permukaan jalan yang baru selesai diaspal tersebut terlihat banyak butiran kerikil yang muncul ke permukaan. Fenomena itu terjadi sepanjang ruas jalan yang dikerjakan dan secara kasat mata dapat dilihat oleh masyarakat yang melintas.
Praktisi konstruksi yang enggan disebutkan namanya menilai munculnya agregat atau kerikil di permukaan lapisan aspal dapat menjadi indikasi adanya masalah dalam proses pencampuran material, kualitas aspal, metode penghamparan, maupun proses pemadatan yang tidak optimal.
“Kalau kerikil sudah banyak muncul ke permukaan sejak pekerjaan baru selesai, tentu perlu dievaluasi. Sebab kondisi seperti itu berpotensi mempercepat kerusakan jalan dan mengurangi usia layanan konstruksi,” ujarnya.
Ironisnya, meskipun kondisi pekerjaan menjadi sorotan masyarakat, hingga proyek tersebut rampung tidak terlihat adanya tindakan korektif maupun teguran dari pihak terkait. Pengawasan dari instansi teknis yang berwenang dinilai lemah dan tidak maksimal.
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dipertanyakan perannya dalam mengawasi mutu pekerjaan. Begitu pula dengan konsultan pengawas yang seharusnya memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan standar mutu konstruksi.
Sejumlah pihak menilai pengawas lapangan, baik dari unsur dinas maupun konsultan pengawas, terkesan membiarkan berbagai dugaan persoalan yang terjadi di lapangan hingga pekerjaan selesai tanpa adanya perbaikan berarti.
Pelaksana proyek dari CV Qiara Mandiri Utama juga dinilai kurang kooperatif terhadap upaya konfirmasi yang dilakukan media. Beberapa kali wartawan mencoba menghubungi ULE selaku pelaksana proyek melalui sambungan telepon seluler guna meminta penjelasan terkait kualitas pekerjaan yang menjadi sorotan publik. Namun hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan tidak memberikan respons maupun klarifikasi.
Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Kepala Bidang Bina Marga DBMSDA Kota Bekasi, Subrin. Saat dihubungi media untuk dimintai tanggapan mengenai dugaan ketidaksesuaian pekerjaan pengaspalan Jalan Bengkong tersebut, yang bersangkutan juga belum memberikan jawaban maupun penjelasan resmi.
Tidak adanya respons dari pihak pelaksana maupun pejabat teknis terkait semakin menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kualitas pelaksanaan proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut.
Masyarakat berharap Pemerintah Kota Bekasi segera melakukan audit teknis dan evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan pengaspalan Jalan Bengkong. Selain untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi, langkah tersebut juga dinilai penting guna menjamin setiap rupiah anggaran yang berasal dari uang rakyat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi, kekurangan volume pekerjaan, maupun indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan proyek, aparat pengawasan internal pemerintah dan lembaga penegak hukum diharapkan dapat turun tangan melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek CV Qiara Mandiri Utama, konsultan pengawas, maupun DBMSDA Kota Bekasi belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai dugaan yang menjadi sorotan dalam proyek pengaspalan Jalan Bengkong tersebut. (Red)
