JAKARTA – SIDIKBANGSA.COM – Pemerintah Indonesia berencana melakukan transformasi besar-besaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan target ambisius untuk meluncurkan sistem bansos digital secara nasional mulai Februari hingga April 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk membenahi carut-marut penyaluran bansos yang selama ini kerap diwarnai praktik penyelewengan dan manipulasi data.
Uji coba sistem digital ini telah berlangsung selama dua bulan di Banyuwangi, dan Luhut mengaku sangat puas dengan hasilnya. Teknologi pengenalan wajah (face recognition) yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dinilai efektif menutup celah bagi oknum-oknum yang ingin bermain curang.
“Dari apa yang kita lihat kemarin, kita sangat puas hasilnya. Face recognition, masuk NIK-nya, langsung kelihatan semua datanya. Ibu-ibu yang kita kumpulkan juga sangat puas,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (4/10/2025).
Salah satu masalah klasik dalam penyaluran bansos adalah praktik penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa, yang kerap memasukkan nama-nama penerima yang tidak memenuhi syarat demi kepentingan politik. Namun, Luhut menegaskan bahwa era tersebut akan segera berakhir.
“Tidak ada lagi nanti kepala desa yang bilang, ‘Kamu masuk ya, saya masukin, tapi kamu pilih saya’. Itu tidak akan terjadi, karena semua mendaftar secara sukarela, dan nanti didorong oleh data NIK yang sudah ada,” tegasnya.
Luhut juga telah melaporkan perkembangan program ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Jika seluruh tahapan uji coba berjalan lancar, pemerintah optimis dapat melaksanakan program bansos digital secara nasional pada awal tahun depan.
“Kami usul pada Presiden mungkin secara nasional kita akan melakukan kalau nanti semua ini tahap-tahapan jalan, pada bulan Februari, Maret, April tahun depan,” imbuh Luhut.
Dengan sistem bansos digital ini, pemerintah berharap penyaluran bantuan akan lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Era baru bansos yang bebas dari praktik korupsi dan penyelewengan pun diharapkan dapat segera terwujud.(Red)
