Kota Bekasi, sidikbangsa.com – Dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mencuat ke ruang publik. Pencopotan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Bekasi, H. Sholihin atau Gus Shol, memicu gelombang penolakan dari mayoritas pengurus di tingkat akar rumput.
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP yang menunjuk Nawal Husni sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PPP Kota Bekasi dinilai kontroversial karena dianggap tidak melalui mekanisme organisasi yang semestinya. Gus Shol menegaskan, dirinya tidak pernah menerima pemanggilan maupun klarifikasi sebelum keputusan tersebut diterbitkan.
“Saya tidak pernah dipanggil atau dimintai keterangan. Tiba-tiba keluar surat keputusan penunjukan Plt. Ini yang kami anggap tidak sesuai mekanisme,” ujar Gus Shol saat dikonfirmasi, Minggu (12/4/2026).
Tak hanya itu, ia juga menyoroti aspek administratif dalam surat keputusan tersebut. Menurutnya, dokumen resmi itu tidak ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen), melainkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen), yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan keputusan secara internal partai.
Reaksi keras datang dari jajaran Pimpinan Anak Cabang (PAC). Dari total 12 PAC di Kota Bekasi, sebanyak 11 PAC disebut secara terbuka menyatakan keberatan atas pencopotan tersebut. Mereka menilai keputusan DPP berpotensi mengganggu stabilitas dan soliditas organisasi di tingkat daerah.
Sejumlah pengurus menilai kepemimpinan Gus Shol selama ini berjalan cukup baik, terutama dalam memperkuat struktur partai dan konsolidasi kader di Kota Bekasi. Pergantian mendadak tanpa proses yang transparan dikhawatirkan dapat menimbulkan friksi internal yang berkepanjangan.
Meski demikian, Gus Shol menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan pergantian jabatan selama dilakukan sesuai dengan aturan dan mekanisme partai. Ia justru mendorong agar proses tersebut dievaluasi agar tidak menimbulkan preseden buruk ke depan.
“Saya tidak bicara soal jabatan. Kalau memang ada evaluasi, seharusnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Situasi yang terjadi di Kota Bekasi disebut-sebut mencerminkan dinamika yang lebih luas di wilayah Jawa Barat. Sejumlah pengurus di daerah lain juga dikabarkan menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pergantian kepengurusan yang dilakukan DPP.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari DPP PPP terkait alasan pencopotan maupun tanggapan atas penolakan yang muncul dari berbagai daerah. Polemik ini pun berpotensi menjadi ujian konsolidasi internal partai menjelang agenda politik mendatang. (Red)
