Jakarta, sidikbangsa.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan lonjakan signifikan penggunaan transportasi umum di Ibu Kota hingga menembus angka di atas 30 persen. Target ini bukan sekadar angka statistik, melainkan bagian dari upaya besar Pemprov DKI untuk mengubah kebiasaan warga agar benar-benar beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum secara penuh.
Pramono menegaskan, peralihan tersebut diharapkan tidak lagi setengah hati, seperti membawa kendaraan pribadi dari rumah lalu memarkirkannya di kantong parkir (park and ride) sebelum melanjutkan perjalanan dengan transportasi publik.
“TransJakarta secara keseluruhan konektivitasnya sudah 92 persen terhubung. Tapi pemanfaatannya baru sekitar 23,4 persen,” kata Pramono saat ditemui di Petojo Utara, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026), seperti dilansir Antara.
Menurut Pramono, tingginya tingkat konektivitas antarmoda seharusnya menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi. Integrasi layanan JakLingko, TransJakarta, MRT, hingga LRT dinilai sudah cukup memadai untuk mendukung mobilitas harian warga Jakarta.
Ia menekankan bahwa kenyamanan, kemudahan akses, dan keterhubungan antarmoda harus menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum secara berkelanjutan, bukan hanya pada kondisi tertentu.
“Ibaratnya saya ingin meningkatkan ini supaya orang itu secara terus-menerus memanfaatkan angkutan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya.
Pramono optimistis, apabila penggunaan transportasi umum mampu menembus angka di atas 30 persen secara konsisten, dampaknya terhadap pengurangan kemacetan di Jakarta akan sangat signifikan. Penurunan kemacetan disebut sebagai salah satu fokus utama Pemprov DKI dalam membenahi ekosistem transportasi publik selama masa kepemimpinannya.
“Saya inginnya kalau masyarakat kita sudah menggunakan katakanlah di atas 30 persen transportasi umum secara terus-menerus, secara signifikan itu pasti akan mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta,” imbuhnya.
Sebagai langkah konkret mendorong perubahan perilaku masyarakat, Pramono memastikan program transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat tetap dilanjutkan. Program ini diharapkan tidak hanya meringankan beban biaya transportasi warga, tetapi juga menumbuhkan kebiasaan dan kecintaan terhadap penggunaan angkutan umum.
Adapun 15 golongan masyarakat yang berhak menikmati fasilitas transportasi umum gratis di Jakarta meliputi: Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta beserta pensiunannya, tenaga kontrak Pemprov DKI, peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), pekerja bergaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Bank DKI, penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa), Tim Penggerak PKK, pemilik KTP Kepulauan Seribu, penerima Raskin berdomisili Jabodetabek, anggota TNI dan Polri, veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, warga lanjut usia di atas 60 tahun, pengurus masjid (marbut), pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, serta Juru Pemantau Jentik (Jumantik).
Pemprov DKI berharap kebijakan ini mampu mempercepat transformasi sistem transportasi Jakarta menuju kota yang lebih ramah lingkungan, rendah emisi, dan terbebas dari kemacetan kronis. (Red)
