“China Siapkan Aturan Ketat AI Berbasis Emosi, Fokus Cegah Kecanduan dan Lindungi Data Pengguna; Indonesia Kebut Peta Jalan AI 2026.”
Jakarta, sidikbangsa.com – Pemerintah China bergerak cepat memperketat pengawasan terhadap kecerdasan buatan (AI), khususnya layanan berbasis konsumen yang dirancang menyerupai kepribadian manusia dan melibatkan interaksi emosional pengguna. Regulasi baru yang tengah disiapkan itu menitikberatkan pada aspek keselamatan, etika, serta pencegahan kecanduan akibat penggunaan AI secara berlebihan.
Dikutip dari Reuters, Senin (16/2/2026), aturan tersebut menyasar produk dan layanan AI yang memiliki pola pikir dan gaya komunikasi menyerupai manusia. Teknologi ini umumnya hadir dalam bentuk teks, gambar, audio, hingga video interaktif yang mampu membangun kedekatan emosional dengan pengguna.
Regulasi itu akan menggunakan pendekatan berbasis kewajiban perusahaan. Penyedia layanan AI diwajibkan memasang peringatan penggunaan berlebihan, membangun sistem tinjauan algoritma, memastikan keamanan data, serta memperkuat perlindungan informasi pribadi pengguna.
Tak hanya itu, isu kecanduan menjadi perhatian utama. Perusahaan AI dituntut mampu mengidentifikasi kondisi emosional pengguna, menilai tingkat ketergantungan, hingga menyediakan langkah intervensi jika terdeteksi tanda-tanda adiksi digital.
Langkah pembatasan konten juga ditegaskan. Layanan AI dilarang memproduksi atau menyebarkan konten yang berpotensi membahayakan keamanan nasional, menyebarkan rumor, maupun mempromosikan kekerasan dan pornografi.
Kebijakan ini menandai keseriusan China dalam menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan publik, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI generatif yang kian personal dan imersif.
Indonesia Siapkan Peta Jalan AI
Di dalam negeri, pemerintah Indonesia juga tengah mematangkan regulasi serupa melalui penyusunan Peta Jalan AI dan etika AI nasional. Dokumen tersebut ditargetkan segera diteken Presiden Prabowo Subianto pada awal 2026.
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa draf peta jalan tersebut telah mencapai sekitar 90 persen penyelesaian.
“Pemerintah sudah hampir rampung menyusun Peta Jalan AI dan AI Ethics. Mudah-mudahan bisa segera ditandatangani Presiden di awal tahun,” ujarnya dalam acara Deklarasi Arah Indonesia Digital di Jakarta, Desember 2025.
Menurut Meutya, regulasi yang disusun pemerintah akan menjadi payung besar. Sementara pengaturan teknis di masing-masing sektor seperti perdagangan, kesehatan, pendidikan, keuangan, hingga transportasi akan diserahkan kepada kementerian dan lembaga terkait.
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria sebelumnya juga menegaskan bahwa Peta Jalan AI dirancang untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan proteksi. AI diharapkan mampu mendorong program strategis nasional tanpa mengabaikan aspek keamanan dan etika.
Meski detail isi regulasi belum diumumkan secara resmi, langkah Indonesia ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan pemanfaatan AI berjalan produktif, aman, dan bertanggung jawab.
Di tengah derasnya arus transformasi digital global, perlindungan pengguna dan tata kelola etika AI menjadi kunci agar inovasi tidak berubah menjadi ancaman. (Red)
