Tangerang, sidikbangsa.com – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid meninjau langsung lokasi banjir di Perumahan Taman Cikande, Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Jumat (16/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, Bupati tidak hanya menyerahkan bantuan logistik, tetapi juga menunjukkan kepeduliannya dengan ikut memasak bersama ibu-ibu di dapur umum serta makan bersama warga terdampak banjir.
Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Tangerang itu didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta Camat Jayanti. Kedatangan rombongan disambut hangat oleh warga yang terdampak banjir akibat meluapnya aliran sungai di kawasan tersebut.
“Hari ini kami bersama Kepala BPBD, Pak Kadis Bina Marga, dan Pak Camat, alhamdulillah bisa bertemu langsung dengan masyarakat di Perumahan Taman Cikande, Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, untuk melihat secara langsung kondisi banjir yang terjadi di wilayah ini,” ujar Bupati Maesyal Rasyid di sela-sela peninjauan.
Dalam dialog bersama warga, Bupati menyampaikan bahwa masyarakat mengusulkan sejumlah langkah konkret untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi, di antaranya pembangunan tanggul di Sungai Cidurian serta pembuatan pintu air yang menghubungkan Sungai Cidurian dengan Sungai Parung Ceri.
“Tadi sudah disampaikan oleh warga bahwa penanganannya salah satunya adalah pembangunan tanggul di Sungai Cidurian dan pembuatan pintu air antara Sungai Cidurian dengan Sungai Parung Ceri. Permohonan-permohonan ini akan segera kami bahas dan tindak lanjuti dengan solusi terbaik untuk masyarakat,” ungkapnya.
Bupati menjelaskan, rencana pembangunan tanggul dan pintu air tersebut memerlukan izin serta koordinasi lanjutan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), mengingat kewenangan pengelolaan sungai besar berada di pemerintah pusat. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk terus mendorong percepatan realisasi proyek tersebut.
“Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan di tahun 2026, paling lambat 2027. Kami mohon doa dari masyarakat agar upaya ini bisa segera terealisasi sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Maesyal Rasyid juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari terakhir dirinya bersama jajaran terus turun langsung ke berbagai wilayah terdampak banjir di Kabupaten Tangerang sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Sudah lima hari ini kami turun langsung ke lokasi banjir, mulai dari Kosambi, Teluknaga, Kresek, Pakuhaji, dan hari ini di Jayanti. Kami tidak hanya datang bertemu warga lalu pulang, tetapi benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya,” jelasnya.
Secara keseluruhan, banjir melanda 24 kecamatan di Kabupaten Tangerang, mencakup 119 desa dan kelurahan. Jumlah warga terdampak mencapai sekitar 14 ribu kepala keluarga atau kurang lebih 62 ribu jiwa.
“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, mulai dari pemerintah daerah, para camat, kepala desa, hingga unsur Muspika dan Muspida. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kerja keras semua pihak dalam penanganan bencana ini,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah, menegaskan bahwa penanganan banjir di wilayah Kabupaten Tangerang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah saja, melainkan harus melibatkan lintas sektor sesuai kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan.
“Kami selalu berkoordinasi dengan BBWS C3 karena sungai-sungai besar dan anak sungainya merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR. Sementara untuk drainase perumahan dan anak sungai kecil menjadi kewenangan pemerintah daerah dan akan terus kami tangani,” jelas Iwan.
Ia menambahkan, banjir tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan drainase, tetapi juga dipicu oleh alih fungsi lahan, berkurangnya daerah resapan air di wilayah hulu, serta perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan.
“Solusi ke depan bukan hanya normalisasi sungai, tetapi juga pembangunan kolam retensi di wilayah hulu dan tengah. Semua ini akan terus kami koordinasikan dengan pemerintah pusat. Masyarakat juga harus mulai mengubah perilaku agar lebih peduli terhadap lingkungan masing-masing,” pungkasnya. (Redaksi)
