Kota Bekasi, sidikbangsa.com – Dualisme kepemimpinan di tubuh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bekasi yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir akhirnya menemui titik terang. Dua kubu yang sebelumnya saling mengklaim legitimasi resmi sepakat mengakhiri konflik dan menggelar Musyawarah Kota (Mukota) bersama pada April 2026.
Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat gabungan yang mempertemukan kubu HM Gunawan (periode 2021–2026) dan kubu Qadar Ruslan Siregar, dengan difasilitasi pengurus KADIN Jawa Barat. Forum ini menjadi tindak lanjut atas arahan tingkat provinsi agar polemik dualisme di Kota Bekasi segera diselesaikan demi menjaga soliditas organisasi.
Qadar Ruslan Siregar menegaskan, rekonsiliasi dilakukan demi kepentingan organisasi yang lebih besar dan keberlanjutan peran KADIN sebagai mitra strategis pemerintah serta dunia usaha.
“Kami diminta bersatu dan melaksanakan Mukota bersama KADIN Kota Bekasi. Tadi sudah rapat gabungan antara pengurus Pak Gunawan dan pengurus kami,” ujarnya, Senin (16/2/2026).
Menurut Ruslan, Mukota bersama direncanakan digelar pada akhir April 2026. Kepanitiaan akan dibentuk secara kolektif dengan melibatkan unsur dari kedua kubu, termasuk pembentukan steering committee (SC) dan organizing committee (OC).
“Kedua belah pihak sepakat KADIN itu satu dan harus direkonsiliasi menuju organisasi yang lebih baik,” tegasnya.
Senada dengan itu, HM Gunawan menyatakan bahwa penyelenggaraan Mukota menjadi tanggung jawab bersama sebagai langkah konkret mengakhiri perpecahan.
“Pada akhirnya akan terbentuk KADIN yang utuh, satu, dan tidak terpecah-pecah,” ujar Gunawan.
Sebelumnya, dualisme kepengurusan sempat memunculkan kebingungan di kalangan pelaku usaha di Kota Bekasi, terutama terkait representasi resmi organisasi dalam berbagai forum kemitraan dengan pemerintah daerah maupun stakeholder bisnis.
Dengan tercapainya kesepakatan ini, kedua pihak berharap legitimasi kepengurusan ke depan benar-benar lahir dari mekanisme organisasi yang transparan dan disepakati bersama. Mukota April mendatang pun dipandang sebagai momentum krusial untuk menentukan arah kepemimpinan baru sekaligus menguji konsistensi rekonsiliasi yang telah dideklarasikan. (Red)
