Bogor, sidikbangsa.com – Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, mengungkapkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh nasional yang selama ini kerap dipersepsikan berada di luar lingkar kekuasaan. Pertemuan tersebut disebut sebagai langkah strategis Presiden dalam membangun komunikasi lintas kubu politik demi kepentingan bangsa.
Hal itu disampaikan Sjafrie saat memberikan pembekalan dalam kegiatan retret Anggota PWI Jaya dan PWI Pusat yang digelar di Pusat Kompetensi Bela Negara, BPSDM Pertahanan, Bogor, di hadapan lebih dari 200 insan pers, Sabtu (31/1/2026).
Sjafrie membenarkan bahwa pertemuan Presiden Prabowo dengan para tokoh nasional tersebut berlangsung pada Jumat (30/1/2026). Namun ia menegaskan, pertemuan itu bukan bermuatan politik praktis, melainkan membahas kondisi bangsa dan arah pengelolaan negara ke depan.
“Pertemuan itu mencerminkan ikhtiar Presiden Prabowo membangun komunikasi lintas kubu. Bukan konfrontasi, tapi kolaborasi,” ujar Sjafrie.
Menurutnya, Presiden Prabowo mengajak seluruh tokoh nasional untuk bersikap realistis dalam melihat tantangan negara serta berkontribusi bersama dalam pembenahan tata kelola pemerintahan. Arah yang dibangun adalah semangat kebersamaan, bukan saling berhadap-hadapan.
Bahkan, lanjut Sjafrie, para tokoh nasional yang hadir dalam pertemuan tersebut telah menyampaikan sikap bahwa tidak ada lagi oposisi dalam konteks kepentingan bangsa.
“Yang ada adalah bagaimana komunikasi dibangun demi kepentingan bangsa. Dialog menjadi kunci utama untuk meredam polarisasi politik,” tegasnya.
Sjafrie menilai, persoalan utama dalam dinamika politik nasional selama ini bukan terletak pada perbedaan sikap, melainkan tersendatnya komunikasi. Dengan terbukanya ruang dialog, ia meyakini ketegangan politik dapat dikelola secara lebih sehat dan produktif.
Dalam kesempatan yang sama, Menhan RI juga menyoroti peran strategis insan pers dalam menjaga stabilitas nasional. Ia meminta wartawan turut membantu negara melalui pemberitaan yang informatif, berimbang, dan tidak menutup-nutupi realitas yang berdampak pada kepentingan rakyat.
“Kita harus jujur melihat keadaan. Menyampaikan fakta apa adanya justru bagian dari upaya menyelamatkan bangsa ini,” ujar Sjafrie di hadapan peserta retret.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya bela negara sebagai fondasi ketahanan nasional. Menurutnya, bela negara bukan semata urusan militer, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara, termasuk insan pers sebagai garda sipil di ruang informasi.
Menutup arahannya, Sjafrie mendorong Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk terus konsisten mengawal kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama di tengah tantangan era digital yang sarat disinformasi dan polarisasi opini publik. (Red)
