Jakarta, sidikbangsa.com – Pemerintah mengalokasikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2025. Hingga 31 Desember 2025, realisasi anggaran mencapai 72 persen atau Rp51,5 triliun, dengan nilai manfaat langsung ke masyarakat sebesar Rp43,3 triliun.
Program unggulan pemerintahan Prabowo–Gibran ini menyasar siswa, balita, ibu hamil dan menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan. Total penerima manfaat tercatat 56,13 juta jiwa dari target 82,9 juta orang di 38 provinsi.
Namun, besarnya anggaran dinilai belum sebanding dengan perbaikan nyata status gizi anak. Studi Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai empat tujuan utama MBG pemenuhan gizi kelompok rentan, peningkatan kualitas pendidikan, penggerak ekonomi lokal, dan penciptaan lapangan kerja belum tercapai signifikan.
Salah satu temuan utama Celios adalah dominasi pangan olahan dan ultra processed food (UPF), termasuk produk impor, dalam menu MBG. Akibatnya, sekitar 747 jenis pangan lokal berpotensi tersisih dari sistem pangan publik berskala besar.
“MBG lebih berisiko menjadi beban fiskal ketimbang stimulus ekonomi,” ujar Direktur Celios Bhima Yudhistira. Ia menilai kesiapan teknis, tata kelola rantai pasok, kualitas penyedia layanan, serta pengawasan masih lemah, sehingga manfaat gizi yang dihasilkan minim.
Padahal, Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal melimpah. Data Kementerian Pertanian mencatat terdapat 77 sumber karbohidrat lokal, ratusan jenis buah, kacang-kacangan, serta protein hewani yang potensial dimanfaatkan. Studi SEAMEO juga menekankan perlunya menu MBG berbasis kebutuhan gizi wilayah, seperti peningkatan protein hewani di daerah rawan stunting.
Kepala Riset Hortikultura dan Perkebunan BRIN, Dwinita Wikan Utami, menegaskan pangan lokal lebih bergizi, rendah indeks glikemik, dan bisa mengurangi ketergantungan impor. Ia menyebut sorgum berpotensi menekan impor gandum hingga 2,5 juta ton per tahun jika disubstitusi minimal 25 persen.
Kritik tajam juga datang dari ahli gizi dr Tan Shot Yen yang menilai implementasi MBG menyimpang dari prinsip gizi seimbang akibat masuknya produk ultra-proses, seperti biskuit dan susu tinggi gula. Hal senada disampaikan CISDI yang menemukan 45 persen menu MBG mengandung susu kemasan tinggi gula.
Sementara itu, Dewan Pakar Badan Gizi Nasional (BGN) Ikeu Tanziha menegaskan makanan ultra-proses tidak dilarang, namun harus dibatasi ketat sesuai kebutuhan gizi anak. (Red)
