Jakarta, sidikbangsa.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengganti Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara, Wansepta Nirwanda, menyusul kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat tiga pegawai pajak di wilayah tersebut.
Posisi Kakanwil DJP Jakarta Utara kini diisi oleh Untung Supardi. Sementara Wansepta Nirwanda dirumahkan sementara dan akan dimutasi ke jabatan lain, meski tidak terlibat langsung dalam OTT tersebut.
Purbaya menegaskan, pergantian pimpinan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atasan atas peristiwa yang terjadi di bawah kewenangannya.
“Diistirahatkan dulu sementara, dirumahkan, nanti kita cari jabatan yang pas untuk beliau. Walaupun dia nggak terlibat langsung, kan sebagai Kakanwil dia mesti bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di bawahnya,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Gambir, Kamis (22/1/2026).
Sebelumnya, KPK menetapkan tiga pegawai pajak Jakarta Utara sebagai tersangka dalam OTT. Mereka adalah DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, serta ASB yang menjabat sebagai Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara.
Menindaklanjuti kasus tersebut, Purbaya langsung melakukan perombakan sejumlah posisi strategis. Selain melantik Untung Supardi sebagai Kakanwil DJP Jakarta Utara, Kementerian Keuangan juga menunjuk Gorga Parlaungan sebagai Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Hadi Suprayitno sebagai Kepala Seksi Pengawasan III KPP Madya Jakarta Utara, serta Andika Arisandi sebagai Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda di KPP Madya Jakarta Utara.
Purbaya mengingatkan seluruh pejabat pajak agar tidak bersikap abai terhadap kinerja bawahannya. Menurutnya, ketidakterlibatan langsung bukan alasan untuk lepas dari tanggung jawab jika tidak ada deteksi atas penyimpangan yang terjadi.
“Jangan sampai terlibat, tetapi jangan juga sampai dikibulin. Bawahannya main-main, atasannya nggak tahu. Jadi saya ingin kita ambil langkah strategis sampai ke level-level Kakanwil kita mutasikan,” tegas Bendahara Negara tersebut.
Ia menekankan, satu orang yang menyimpang dapat merusak kepercayaan publik dan mencoreng kerja ribuan pegawai pajak lainnya. Karena itu, Purbaya memastikan akan memberikan sanksi tegas bagi setiap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Mulai dari mutasi ke wilayah terpencil, sampai penghentian sesuai tingkat pelanggarannya. Ini bukan karena saya emosi atau mau gaya-gayaan, tetapi karena negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan,” pungkas Purbaya. (Red)
