Jakarta — Sidikbangsa.Com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) terus memperkuat langkah reformasi birokrasi dengan menegaskan komitmen bersih dari praktik jual beli jabatan, nepotisme, dan budaya transaksional lainnya. Menteri Desa PDTT Yandri Susanto menekankan hal tersebut saat memimpin pencanangan Zona Integritas sebagai wujud nyata pembangunan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dalam arahannya, Yandri menegaskan bahwa kementerian yang membidangi desa harus menjadi contoh integritas, mengingat perannya yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh program yang berjalan, tetapi juga oleh kualitas aparatur yang mengelola program tersebut.
“Integritas adalah kunci utama. Kita menutup rapat seluruh celah praktik jual beli jabatan, nepotisme, atau bentuk penyimpangan apa pun. Kemendes PDT harus menjaga marwah pelayanan publik dan menjadi kementerian yang menghormati profesionalitas,” tegas Yandri.
Ia menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon administratif, melainkan fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat desa yang menjadi ujung tombak pembangunan nasional. Aparatur Kemendes PDT diminta menjalankan tugas berbasis merit system, berorientasi pada pelayanan, serta menjunjung tinggi nilai moral dan etika.
Dukungan untuk Asta Cita Presiden: Membangun dari Desa
Komitmen Zona Integritas ini juga berkelindan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, terutama pada agenda memperkuat pembangunan dari desa. Yandri menjelaskan bahwa desa adalah unit terdepan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, sehingga peningkatan tata kelola internal di kementerian menjadi keharusan untuk memastikan setiap kebijakan tepat sasaran, bebas penyimpangan, dan memberi manfaat nyata.
“Kita mendukung penuh Asta Cita Presiden Prabowo. Membangun Indonesia dimulai dari membangun desa. Dengan integritas yang kuat, pelaksanaan program akan lebih efektif dan diterima masyarakat secara luas,” ujar Yandri.
Zona Integritas Sebagai Penguatan Birokrasi Bersih
Pencanangan Zona Integritas di Kemendes PDT menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas. Melalui zona tersebut, kementerian memperkuat sistem pengawasan internal, mempercepat implementasi reformasi birokrasi, dan meningkatkan efisiensi pelayanan.
Sejumlah program pembenahan telah disiapkan, mulai dari peningkatan digitalisasi layanan, penguatan etika kerja, peningkatan kapasitas SDM, hingga sinergi lintas unit kerja untuk menjaga konsistensi penerapan nilai integritas di seluruh tingkatan.
Yandri berharap seluruh aparatur tidak hanya memahami konsep integritas, tetapi juga menginternalisasikannya dalam setiap tugas dan keputusan birokrasi. Penerapan budaya kerja yang bersih diharapkan menciptakan dampak langsung pada keberlangsungan pembangunan desa, termasuk distribusi anggaran, pelaksanaan program prioritas, dan pendampingan masyarakat.
Dorong Kepercayaan Publik dan Kualitas Pembangunan Desa
Dengan penguatan integritas ini, Kemendes PDT menargetkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, sekaligus memastikan bahwa seluruh program nasional terkait desa berjalan efektif dan transparan. Pembangunan desa yang bersih dari praktik korupsi diyakini akan mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Kemendes PDT mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, modern, dan profesional, sehingga desa benar-benar menjadi pusat pertumbuhan dan kemandirian.( Red)
