Jakarta –Sidikbangsa.Com – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kualitas data yang menjadi dasar perumusannya. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihadiri lebih dari 1.400 Kepala BPS Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Sosial se-Indonesia.
Dalam forum besar yang mempertemukan dua institusi kunci pengelola data dan pelaksana program sosial tersebut, Teddy mengingatkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara tegas menempatkan data sebagai pilar fundamental tata kelola pemerintahan modern.
Data sebagai Pondasi Kebijakan Publik
Menurut Teddy, sebuah kebijakan hanya dapat memberikan dampak optimal apabila dirancang berdasar data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan bahwa kesalahan data dapat menyebabkan distribusi program tidak tepat sasaran, pemborosan anggaran, hingga hilangnya kepercayaan publik.
“Di balik kebijakan yang tepat, ada data yang akurat. Pemerintah tidak ingin lagi kebijakan berjalan tanpa fondasi informasi yang kuat,” ujarnya.
Penguatan DTSEN sebagai Instrumen Nasional
Dalam kesempatan tersebut, Teddy juga menyoroti pentingnya menjaga akurasi dan keberlanjutan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem data terpadu ini diharapkan mampu menjadi rujukan nasional dalam seluruh program perlindungan sosial, penyaluran bantuan, hingga perencanaan pembangunan daerah.
Ia menekankan bahwa DTSEN harus terus diperbarui secara berkala melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPS agar setiap warga yang berhak mendapatkan bantuan benar-benar tercatat.
Kolaborasi Kemensos dan BPS
Rakornas ini menjadi momentum penting untuk mensinergikan langkah antara Kementerian Sosial yang menjadi pelaksana berbagai program bantuan sosial dan BPS sebagai lembaga penyedia data statistik resmi. Dengan hadirnya ribuan pimpinan daerah, pemerintah berharap proses pembaruan data dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan berbasis metodologi yang seragam di seluruh wilayah Indonesia.
Teddy juga mengapresiasi komitmen BPS dan Kemensos yang terus memperkuat integrasi Satu Data Nasional, termasuk peningkatan kapasitas petugas lapangan, pemanfaatan teknologi digital, dan verifikasi sosial ekonomi secara berkelanjutan.
Menuju Pemerintahan yang Lebih Responsif
Menutup arahannya, Seskab menegaskan bahwa era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menekankan birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, hal tersebut hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah memiliki data yang presisi dan sistem pengelolaan informasi yang terstandar.
“Dengan data yang benar, kebijakan akan lebih adil, lebih tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya.(Red)
