Jakarta, SIDIKBANGSA. Com — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri Rapat Evaluasi APBN 2025 hingga bulan November bersama Komisi V DPR RI, Rabu (12/11/2025).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lazarus, Yandri melaporkan bahwa hingga 10 November 2025, penyerapan anggaran Kemendes PDT baru mencapai 63,05 persen. Salah satu faktor penghambatnya adalah anggaran sebesar Rp288 miliar yang masih terblokir.
Yandri juga menyoroti masih banyaknya desa di Indonesia yang belum teraliri listrik, dan menegaskan bahwa persoalan ini menjadi perhatian serius pemerintah.
“Ini sudah dibahas dalam Sidang Kabinet. Kami optimistis seluruh desa akan memiliki akses listrik dalam periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Yandri.
Selain listrik, Kemendes PDT juga menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mempercepat penyediaan akses internet di desa-desa.
“Untuk sementara, diprioritaskan bagi desa-desa ekspor. Jika anggota Komisi V memiliki desa binaan, bisa dikolaborasikan,” kata Yandri.
Mendes Yandri menekankan bahwa pembangunan desa tidak bisa dilakukan secara sektoral. Ia mendorong sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat desa mendapatkan akses terhadap infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, Kemendes PDT juga memaparkan program ‘Satu Desa Satu PAUD’ yang akan dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
“Pendidikan di tingkat desa, khususnya PAUD, masih rendah. Karena itu, kami jalankan program satu desa satu PAUD,” jelas Yandri.
Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait penyediaan lahan.
“Persoalan tanah ini cukup menantang. Lahan minimal 1.000 meter masih sulit dipenuhi di beberapa daerah,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Mendes Yandri didampingi oleh Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, serta sejumlah Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDT.(Red)
